Pemanfaatan BUMDes sebagai Penggerak Ekonomi Desa Penyangga IKN: Strategi Pengadaan Barang dan Jasa yang Berkelanjutan

  

Foto : Pinteres (flickr)

Dalam upaya memperkuat ekonomi lokal di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menyatakan dukungannya kepada desa-desa penyangga IKN untuk lebih aktif memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pemanfaatan BUMDes ini difokuskan dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Melalui strategi ini, diharapkan perekonomian desa semakin berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan produk lokal yang dihasilkan oleh BUMDes.

Pernyataan ini disampaikan oleh Sri Wahyuni saat menghadiri kegiatan sosialisasi bertema “Peran Pengadaan Barang dan Jasa dalam Menyiapkan Desa Penyangga Sebagai Mitra Strategis Ibu Kota Nusantara (IKN)” di Balikpapan. Kegiatan ini diinisiasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Timur dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya PBJ yang melibatkan desa.

 

Visi Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui BUMDes

Sri Wahyuni menekankan bahwa mendorong keterlibatan BUMDes dalam pengadaan barang dan jasa sangat selaras dengan visi pemerintah untuk memperkuat belanja produk lokal. Menurutnya, ketika BUMDes dilibatkan dalam rantai pengadaan, maka tidak hanya usaha milik desa yang mendapatkan manfaat, tetapi juga para pelaku usaha kecil dan masyarakat yang terlibat dalam penyediaan bahan baku. Hal ini menjadi salah satu upaya strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa penyangga IKN, yang juga akan menjadi roda penggerak ekonomi lokal.

“Upaya ini sangat sejalan dengan visi kita untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri, terutama yang diproduksi oleh desa-desa di sekitar wilayah IKN. Ketika BUMDes terlibat dalam pengadaan, usaha desa akan tumbuh, dan masyarakat lokal yang memasok bahan baku juga mendapatkan manfaatnya,” ujar Sri Wahyuni.

 

Penguatan Kapasitas dan Peran Strategis Desa

Sri Wahyuni menilai bahwa desa harus lebih strategis dalam mengelola PBJ, terutama dalam pemanfaatan BUMDes sebagai penggerak utama ekonomi desa. Keterlibatan BUMDes dalam proses pengadaan diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi produk lokal desa yang seringkali kalah bersaing dengan produk dari luar daerah. Dengan produk lokal yang terdaftar di e-Katalog, perangkat desa akan lebih mudah memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus bergantung pada produk yang harus didatangkan dari lokasi yang jauh.

“Kami ingin desa-desa di wilayah penyangga IKN mampu menjadi penyedia produk lokal yang berkualitas. Kehadiran produk-produk lokal di e-Katalog akan memudahkan perangkat desa dalam melakukan pengadaan, dan mengurangi ketergantungan pada produk dari luar daerah yang sering memerlukan biaya transportasi tinggi,” jelas Sri Wahyuni.

Ia juga mengapresiasi langkah BPSDM Kalimantan Timur dalam mengadakan sosialisasi ini, karena kegiatan tersebut tidak hanya menyasar perangkat pemerintah daerah saja, tetapi juga melibatkan perangkat desa yang mengelola berbagai sumber dana seperti dana desa dan alokasi dana desa. Melalui pelatihan dan sosialisasi, diharapkan perangkat desa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang proses PBJ, termasuk pemanfaatan BUMDes dalam pengadaan barang dan jasa.

 

Tantangan dalam Implementasi Pengadaan Melalui e-Katalog

Meski Sri Wahyuni melihat banyak potensi dalam sistem pengadaan melalui e-Katalog, ia juga mengingatkan tentang beberapa tantangan yang masih dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah kebiasaan perangkat daerah yang terkadang memilih barang dengan harga jauh di atas harga pasar, yang dapat menimbulkan masalah dalam pertanggungjawaban.

“Belanja melalui e-Katalog memang penting untuk memastikan transparansi dan efisiensi, tetapi kita juga harus bijak. Ketika harga yang dipilih terlalu tinggi dibandingkan dengan harga pasar, itu bisa menjadi masalah, terutama jika tidak dilakukan negosiasi harga. Oleh karena itu, negosiasi tetap perlu meskipun pengadaan dilakukan melalui e-Katalog,” kata Sri Wahyuni.

Dengan adanya sosialisasi ini, pemerintah berharap agar perangkat desa lebih paham dan terampil dalam mengelola PBJ, serta mampu memanfaatkan BUMDes secara optimal. Ini penting untuk memastikan desa-desa penyangga IKN dapat berkembang menjadi penghasil produk yang berkualitas tinggi, yang mampu bersaing dan mendukung keberlanjutan IKN sebagai pusat pemerintahan baru di Indonesia.

 

Mendorong Desa Menjadi Lebih Mandiri Secara Ekonomi

Sri Wahyuni juga menyoroti pentingnya peran BUMDes dalam memperkuat kemandirian ekonomi desa. Menurutnya, ketika BUMDes mampu menjadi penyedia barang di e-Katalog, desa-desa tidak hanya menjadi lebih mandiri, tetapi juga berkontribusi aktif dalam membangun ekonomi lokal. Strategi ini diyakini dapat meningkatkan pendapatan desa serta memberikan dampak positif pada masyarakat sekitar yang ikut terlibat dalam proses produksi dan pemasaran.

“Desa yang mandiri secara ekonomi adalah tujuan kita. Dengan BUMDes sebagai penyedia produk di e-Katalog, desa dapat lebih mengoptimalkan potensi lokal yang ada. Ini adalah cara kita untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi berkelanjutan tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga di desa-desa yang menjadi penyangga IKN,” tuturnya.

 

Sosialisasi sebagai Langkah Strategis Meningkatkan Peran Desa dalam Pembangunan Daerah

Kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh BPSDM Kaltim ini dipandang sebagai momentum penting untuk meningkatkan peran desa dalam pembangunan daerah, terutama dalam mendukung keberlanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan produk lokal. Melalui pembelajaran teknis mengenai PBJ, desa-desa diharapkan dapat mengelola pengadaan barang dan jasa dengan lebih efisien dan transparan, sehingga dapat menjadi contoh dalam pelayanan publik yang baik.

“Kami berharap sosialisasi ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis perangkat desa dalam PBJ, tetapi juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya peran desa sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Dengan cara ini, desa-desa penyangga IKN dapat semakin berkembang dan mandiri,” kata Sri Wahyuni.

Sri Wahyuni juga menekankan bahwa dukungan terhadap BUMDes ini merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan di desa-desa sekitar IKN. Desa-desa ini diharapkan dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung pembangunan IKN dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada. Langkah ini juga akan mendukung visi pemerintah untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan memberdayakan, di mana setiap elemen masyarakat, mulai dari usaha kecil hingga BUMDes, memiliki peran penting dalam rantai ekonomi.

“Saat kita membangun Ibu Kota Nusantara, kita tidak boleh melupakan desa-desa di sekitarnya. Mereka adalah bagian penting dari ekosistem yang harus kita dukung. Ketika BUMDes kuat, ekonomi desa akan berkembang, dan kita akan memiliki fondasi ekonomi lokal yang lebih kokoh untuk mendukung keberlanjutan IKN,” ujar Sri Wahyuni.

Melalui upaya penguatan peran BUMDes dalam PBJ, diharapkan desa-desa penyangga IKN dapat lebih mandiri secara ekonomi dan mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam pembangunan daerah. Sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan adalah langkah awal untuk memperkuat kapasitas perangkat desa dalam mengelola pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, desa-desa tidak hanya berperan sebagai penghasil produk lokal, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi yang dapat mendukung keberlanjutan Ibu Kota Nusantara yang baru.

Upaya ini juga diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif, di mana BUMDes menjadi bagian integral dalam rantai pasok pemerintah, memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terjadi di kota-kota besar tetapi juga merata hingga ke tingkat desa. Dengan demikian, BUMDes tidak hanya menjadi alat untuk meningkatkan pendapatan desa, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.