Kesiapan Infrastruktur Jadi Kunci Utama Sebelum Pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN)

  

Foto : Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur, baik yang bersifat inti maupun pendukung, sebelum pemerintah resmi pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, kesiapan ini tidak hanya terbatas pada bangunan fisik, tetapi juga pada sarana dan prasarana pendukung lainnya yang berperan vital dalam kelancaran operasional pemerintahan.

“Banyak sekali perangkat pendukung yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan pemerintahan dengan baik di IKN, termasuk kesiapan fasilitas pendukung,” ujar Muhadjir dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan bahwa setiap elemen infrastruktur harus benar-benar siap digunakan sebelum proses perpindahan dimulai. Kesiapan ini berhubungan langsung dengan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan di lokasi baru. Tanpa infrastruktur yang memadai, operasional pemerintahan di IKN dapat mengalami gangguan yang signifikan.

 

Tantangan Kesiapan Infrastruktur di IKN

Muhadjir juga menyoroti tantangan yang dihadapi selama beberapa kali ia mengadakan rapat di IKN. Ia mengungkapkan bahwa Kemenko PMK masih harus "menumpang" di kantor kementerian lain karena fasilitas kantor Kemenko PMK di IKN belum siap sepenuhnya. "Beberapa kali kami mengadakan rapat di IKN, namun belum dapat menggunakan kantor Kemenko PMK sendiri. Kami masih harus meminjam salah satu kantor kementerian lain yang sebenarnya bukan diperuntukkan bagi Kemenko PMK," ujarnya.

Meski demikian, Muhadjir menyampaikan bahwa secara informal, Kemenko PMK sudah mulai berkantor di IKN dalam beberapa kesempatan. Bahkan, pihaknya telah melaksanakan rapat koordinasi, baik internal maupun lintas kementerian, sebanyak tiga kali di lokasi tersebut. "Secara informal, kami sudah beberapa kali berkantor di IKN. Kami juga telah melakukan rapat koordinasi terkait pemberdayaan masyarakat dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) di sekitar IKN," jelasnya.

Muhadjir menambahkan bahwa salah satu prioritas utamanya adalah mempersiapkan SDM lokal yang akan berperan sebagai tulang punggung dari proses administrasi dan birokrasi di IKN. Ia menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal agar mereka tidak hanya menjadi penonton ketika pusat pemerintahan berpindah dari Jakarta ke IKN. "Kami tidak ingin mereka hanya menjadi penonton dari proses ini. Masyarakat sekitar IKN harus siap dan berdaya saing untuk ikut serta dalam proses administrasi dan birokrasi di IKN," tambahnya.

 

Rencana Pemindahan ASN ke IKN pada 2025

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai pindah ke IKN pada Januari 2025. “Semalam saya menerima perintah dari Bapak Presiden melalui Pak Pratikno, bahwa pada bulan Januari 2025 ASN harus mulai pindah ke IKN,” kata Anas.

Rencana awal pemindahan ASN ke IKN sebenarnya dijadwalkan pada bulan September 2024. Namun, hingga awal Oktober 2024, pemindahan tersebut belum terlaksana. Menurut Anas, hal ini bukan disebabkan oleh keterlambatan pembangunan infrastruktur, tetapi lebih karena Presiden meminta agar ekosistem pendukung di IKN lebih matang dan tertata sebelum proses pemindahan dimulai.

"Tadinya dijadwalkan pada September atau Oktober, namun arahan dari Bapak Presiden bukan terkait infrastruktur fisik yang disampaikan oleh Menteri PUPR dan Kepala Otorita IKN. Sebaliknya, Presiden meminta agar ekosistem pendukung yang lebih luas benar-benar dipersiapkan dengan baik," ungkapnya.

 

Tantangan dan Prospek Masa Depan

Tantangan utama dalam pemindahan pusat pemerintahan ini terletak pada kesiapan seluruh elemen pendukung, mulai dari infrastruktur fisik, SDM, hingga ekosistem sosial-ekonomi di sekitar IKN. Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh perangkat pemerintahan dan masyarakat sekitar IKN dapat berjalan seiring dalam menghadapi perubahan ini.

Di sisi lain, prospek keberhasilan proyek pemindahan ibu kota ini cukup menjanjikan jika semua persiapan berjalan lancar. Pemerintah telah memulai berbagai inisiatif untuk memastikan bahwa IKN bukan hanya sekadar pusat pemerintahan baru, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang didukung oleh infrastruktur modern dan SDM yang berkualitas.

Upaya pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar IKN menjadi salah satu kunci penting dalam mencapai visi ini. Dengan adanya transfer pengetahuan, pelatihan, dan penyediaan lapangan kerja, diharapkan masyarakat setempat dapat menjadi bagian integral dari proses pembangunan IKN. Ini juga akan membantu mengurangi ketimpangan ekonomi antara pusat dan daerah, yang selama ini menjadi salah satu tantangan besar di Indonesia.

Pindahnya pusat pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara bukanlah perkara mudah dan membutuhkan kesiapan yang matang dari berbagai aspek, terutama infrastruktur. Menko PMK Muhadjir Effendy menekankan bahwa kesiapan infrastruktur inti dan pendukung sangat penting agar proses perpindahan berjalan lancar dan efektif. Di sisi lain, pemberdayaan SDM lokal juga menjadi prioritas agar masyarakat sekitar IKN bisa turut serta dalam pembangunan dan tidak hanya menjadi penonton.

Dengan perintah dari Presiden Joko Widodo agar ASN mulai pindah ke IKN pada Januari 2025, pemerintah diharapkan dapat menyelesaikan semua persiapan yang diperlukan, termasuk membangun ekosistem pendukung yang solid. Jika berhasil, pemindahan ini tidak hanya akan membawa perubahan pada struktur pemerintahan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitar IKN.