Kelanjutan IKN dan Hilirisasi: Tantangan Ekonomi untuk Prabowo-Gibran

  

Prabowo Subianto(Kanan), Gibran Rakabuming(Kiri). Foto : Dok Istimewa

Pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar dalam melanjutkan sejumlah proyek ekonomi yang sudah dimulai pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan berbagai pencapaian yang berhasil diraih dalam satu dekade terakhir, Prabowo memiliki tugas untuk memastikan proyek-proyek unggulan tersebut berlanjut, sekaligus menjalankan ambisi ekonomi baru yang telah direncanakannya.

Jokowi, dalam Nawacita-nya, menekankan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berfokus di Pulau Jawa (tidak Jawa-sentris). Salah satu proyek yang paling ikonik adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Proyek ini bertujuan untuk meratakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dan mengurangi beban Jakarta sebagai ibu kota negara. Walaupun Jokowi telah mengakhiri masa jabatannya, kelanjutan pembangunan IKN tetap menjadi prioritas nasional.

 

Panggung IKN dalam Pelantikan Prabowo

Komitmen terhadap keberlanjutan IKN ini bahkan tampak dalam seremonial pelantikan Prabowo sebagai presiden. Pihak Istana mengadakan acara di sebuah panggung yang secara khusus diberi nama "Panggung IKN," yang diposisikan di Taman Pandang, tepat di depan Istana Merdeka. Panggung ini menjadi simbol bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut dan tetap menjadi fokus pemerintah baru.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada era Jokowi, Basuki Hadimuljono, yang kini juga menjabat sebagai Plt Kepala Otorita IKN, menyatakan bahwa ia telah berdiskusi dengan Prabowo mengenai kelanjutan proyek ini. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menegaskan pentingnya percepatan pembangunan IKN. "Beliau menyampaikan targetnya untuk pembangunan Nusantara, yaitu fokus pada percepatan," ujar Basuki. Hal ini diharapkan dapat memberikan kepastian kepada para investor untuk tetap tenang dan mendukung proyek tersebut. "Kami akan memastikan seluruh proses administrasi dibuat mudah, yang penting masuk dulu, lalu diskusi bersama supaya bisa cepat terbangun," tambahnya.

Baru-baru ini, pemerintah juga mengadakan acara penandatanganan akta notarial untuk perjanjian kerja sama dengan lima investor pelopor yang akan berkontribusi dalam pengembangan IKN. Kehadiran para investor tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur yang menjadi tulang punggung ibu kota baru ini.

 

Tantangan Keputusan Pemindahan Ibu Kota

Walaupun proyek IKN telah berjalan, hingga akhir masa jabatannya, Jokowi belum menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara. Menurut Jokowi, keputusan tersebut belum diambil karena ia ingin memastikan kesiapan seluruh elemen pendukung di IKN, seperti infrastruktur dasar (listrik, air), sarana prasarana, hunian, perkantoran, dan sistem pendukung lainnya. "Kalau hanya tanda tangan, gampang," ujar Jokowi. Namun, ia ingin memastikan semua aspek sudah siap sebelum keputusan tersebut disahkan.

Keputusan penandatanganan Keppres tentang pemindahan ibu kota kini berada di tangan Prabowo. Apakah Prabowo akan menandatangani Keppres tersebut, atau akan mengevaluasi kembali kesiapan infrastruktur di IKN, menjadi hal yang ditunggu oleh berbagai pihak.

Selain pembangunan infrastruktur, tantangan lain yang harus dihadapi pemerintahan Prabowo adalah permasalahan ekonomi yang lebih luas. Ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teuku Riefky, memberikan sejumlah catatan penting terkait dengan kinerja ekonomi pada era Jokowi. Ia menyatakan bahwa dalam hal penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pembangunan infrastruktur yang masif juga menjadi salah satu prestasi terbesar yang dicapai selama dekade pemerintahan Jokowi.

Namun, tidak semuanya positif. Teuku menyoroti kemunduran dalam hal kualitas institusi penegakan hukum dan kualitas demokrasi di Indonesia selama pemerintahan sebelumnya. "Dalam jangka menengah dan panjang, jika tidak segera diperbaiki, ini bisa berdampak pada kondisi sosial-ekonomi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan," tegasnya. Isu ini menjadi perhatian utama karena tanpa perbaikan institusional, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan sulit tercapai.

 

Hilirisasi: Menyongsong Masa Depan Ekonomi yang Lebih Mandiri

Selain IKN, salah satu kebijakan ekonomi yang menonjol pada era Jokowi adalah kebijakan hilirisasi. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk Indonesia dengan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi sebelum diekspor. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya bergantung pada ekspor bahan mentah tetapi juga memperoleh nilai tambah yang lebih besar.

Kebijakan hilirisasi ini berhasil mencatat pertumbuhan positif, terutama di sektor pertambangan dan mineral. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberikan apresiasi terhadap kebijakan ini. Menurut Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, hilirisasi berhasil memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Ia berharap kebijakan ini dapat diperluas ke sektor lain seperti agraria dan perikanan. "Kebijakan hilirisasi Pak Jokowi itu bagus, sangat positif, semoga bisa dikembangkan di sektor lainnya," ujar Shinta.

Pemerintahan Prabowo diharapkan dapat melanjutkan dan memperkuat kebijakan hilirisasi ini dengan memperluasnya ke sektor-sektor lain. Jika sektor agraria dan perikanan berhasil diintegrasikan ke dalam strategi hilirisasi, Indonesia dapat memiliki fondasi ekonomi yang lebih kuat dan mandiri. Ini juga akan membantu meningkatkan kesejahteraan para petani dan nelayan dengan menyediakan nilai tambah lebih besar untuk produk-produk mereka.

Pemerintahan Prabowo-Gibran tidak hanya bertugas untuk melanjutkan proyek-proyek yang telah berjalan, tetapi juga harus mampu berinovasi dan memperkenalkan kebijakan baru yang relevan dengan tantangan ekonomi masa kini. Percepatan pembangunan IKN dan penguatan hilirisasi adalah dua tugas besar yang menanti. Keberhasilan dalam menjalankan proyek-proyek ini akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana Indonesia dipandang di mata dunia, serta bagaimana perekonomian negara ini dapat bertahan dan berkembang di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Selain itu, kualitas institusi penegakan hukum dan demokrasi yang sempat disorot juga harus menjadi prioritas. Tanpa fondasi yang kuat pada aspek ini, kebijakan ekonomi yang dirancang sehebat apapun akan sulit untuk diimplementasikan secara efektif. Ini menjadi pekerjaan rumah yang tidak boleh diabaikan oleh Prabowo-Gibran.

Secara keseluruhan, Indonesia berada di persimpangan jalan. Kelanjutan pembangunan IKN dan penguatan kebijakan hilirisasi memberikan harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. Namun, tanpa perbaikan institusional dan kesiapan infrastruktur yang memadai, tantangan yang dihadapi akan semakin berat. Pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki kesempatan besar untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah, dengan catatan bahwa mereka harus bisa menyelaraskan antara keberlanjutan proyek yang telah ada dengan inovasi kebijakan yang baru.