Eks Kepala Otorita IKN: Jakarta Tetap Akan Menjadi Ibu Kota Meski Nusantara Mulai Dibangun

  

Foto : Biro Pers Setpres

Jakarta dan Nusantara: Masa Depan Dua Kota

Mantan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono, menyatakan pandangan bahwa Jakarta masih akan tetap memegang status sebagai ibu kota Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Meskipun proyek pembangunan Nusantara terus berjalan, perpindahan sepenuhnya dari Jakarta ke Nusantara tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Dalam pandangannya, Nusantara kemungkinan akan berkembang sebagai kota dengan fungsi tertentu, tetapi peralihan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta tidak akan terjadi secara cepat dan instan.

 

Peralihan Ibu Kota yang Bertahap

"Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, Jakarta masih akan tetap menjadi ibu kota. Secara perlahan, kita akan melihat seberapa cepat perkembangan Nusantara, dan mungkin dalam waktu dekat, Nusantara hanya akan menjadi kota dengan fungsi tertentu," ungkap Bambang dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Kantor Utusan Khusus Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2024).

Saat ini, Bambang berperan sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional dalam Pembangunan IKN. Baru-baru ini, ia menerima rekomendasi strategi perencanaan dan pembangunan IKN dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI). Salah satu usulan yang menonjol dalam rekomendasi tersebut adalah konsep "Twin Cities" atau kota kembar. Menurutnya, ide ini bisa menjadi solusi menarik dalam memfasilitasi perpindahan ibu kota yang tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat.

 

Konsep Twin Cities sebagai Solusi Perpindahan Ibu Kota

Bambang menjelaskan bahwa konsep "Twin Cities" melibatkan dua kota yang menjalankan fungsi pemerintahan dan ekonomi secara bersamaan. Ini berarti meskipun Nusantara mulai berfungsi sebagai ibu kota administratif, Jakarta masih akan terus memainkan perannya sebagai pusat ekonomi dan komersial. Model ini memungkinkan peralihan yang lebih lancar dan tidak drastis.

"Selama lima tahun ke depan, kita akan melihat perkembangan yang bertahap. Tidak akan ada perpindahan secara besar-besaran dalam waktu singkat. Saya yakin prosesnya akan berlangsung secara gradual," jelasnya.

 

Pelajaran dari Negara Lain

Untuk menjelaskan konsep ini, Bambang mengutip contoh dari beberapa negara lain yang telah menerapkan sistem serupa. Korea Selatan, misalnya, memiliki ibu kota resmi di Seoul tetapi juga mengembangkan kota Sejong sebagai pusat administratif. Di Malaysia, Putrajaya dibangun sebagai pusat pemerintahan yang baru, sementara Kuala Lumpur tetap menjadi pusat komersial dan budaya.

"Ini adalah konsep yang sangat mungkin diterapkan di Indonesia, tetapi hasil akhirnya akan sangat tergantung pada skenario yang dirancang untuk lima tahun ke depan," tambah Bambang.

 

Menunggu Keputusan Presiden

Saat ini, proses pemindahan ibu kota masih belum resmi karena Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara belum ditandatangani. Keppres ini menunggu kesiapan infrastruktur dan pembangunan di Nusantara. Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan niat untuk memindahkan ibu kota, keputusan akhir mengenai perpindahan tersebut mungkin akan disahkan oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang dijadwalkan akan dilantik pada 20 Oktober 2024.

"Pada akhirnya, mestinya memang presiden baru yang memutuskan, yaitu Pak Prabowo," kata Jokowi saat berkunjung ke lokasi pembangunan IKN di Kalimantan Timur, Minggu (6/10).

 

Jakarta Tetap Penting Meski Ada Nusantara

Pernyataan Bambang Susantono ini memberikan gambaran realistis mengenai masa depan Jakarta dan Nusantara. Meskipun Nusantara direncanakan sebagai ibu kota baru, peran Jakarta sebagai pusat ekonomi, keuangan, dan budaya tidak akan dengan mudah tergantikan. Pembangunan Nusantara lebih ditujukan untuk mengatasi permasalahan kepadatan di Jakarta dan menciptakan pusat pemerintahan yang baru, bukan untuk menghapus pentingnya Jakarta.

Konsep Twin Cities yang disampaikan oleh Bambang juga menekankan pentingnya transisi yang lancar antara dua kota besar ini. Dengan demikian, Indonesia bisa memiliki ibu kota administratif yang modern di Nusantara tanpa mengorbankan peran vital Jakarta di skala nasional maupun internasional.

 

Pentingnya Persiapan dan Infrastruktur yang Matang

Keputusan untuk memindahkan ibu kota negara bukanlah perkara mudah dan membutuhkan perencanaan yang matang. Pemerintah Indonesia telah menginvestasikan banyak sumber daya untuk mempersiapkan infrastruktur dasar di Nusantara, termasuk jalan raya, perumahan, serta fasilitas publik lainnya. Namun, seperti yang diakui Bambang, proses ini memerlukan waktu dan tidak akan selesai dalam satu malam. Bahkan dengan konsep Twin Cities, diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta untuk memastikan keberhasilan perpindahan ibu kota.

Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa fasilitas dan layanan di Nusantara dapat memenuhi kebutuhan pemerintah dan masyarakat yang akan pindah ke sana. Selain itu, ada tantangan dalam membangun infrastruktur yang ramah lingkungan, mengingat salah satu tujuan pembangunan Nusantara adalah menciptakan kota yang lebih hijau dan berkelanjutan.

 

Keberlanjutan dan Pengembangan yang Terarah

Bambang juga menekankan pentingnya keberlanjutan dalam pembangunan Nusantara. Konsep Twin Cities memungkinkan perencanaan jangka panjang yang lebih fleksibel, di mana pembangunan Nusantara bisa berkembang seiring dengan kebutuhan negara. Ini bukan sekadar membangun gedung-gedung pemerintahan, melainkan menciptakan ekosistem kota yang mampu mendukung berbagai aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan, pendidikan, hingga hiburan dan budaya.

"Saya melihat Nusantara bisa menjadi pusat inovasi yang mendukung perkembangan teknologi dan ramah lingkungan. Jika kita bisa mengembangkan Nusantara sebagai kota pintar yang berkelanjutan, ini akan membawa dampak positif tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi kawasan Asia Tenggara," tutur Bambang.

Meski ada banyak tantangan dalam proses perpindahan ini, Indonesia bisa belajar dari negara-negara yang sudah lebih dulu menerapkan konsep kota kembar. Dengan perencanaan yang matang, Nusantara bisa berkembang sebagai ibu kota modern yang mendukung visi Indonesia masa depan, sementara Jakarta terus memegang peran strategisnya sebagai pusat komersial dan ekonomi.

Bambang menutup pernyataannya dengan harapan agar proses ini tidak hanya dilihat sebagai pemindahan fisik, tetapi juga sebagai upaya untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. "Kita punya kesempatan untuk menciptakan kota yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai simbol kemajuan dan inovasi Indonesia," pungkasnya.

Ke depan, semua mata akan tertuju pada bagaimana pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan presiden baru, akan menerjemahkan konsep Twin Cities ini ke dalam aksi nyata. Apakah Nusantara akan berkembang menjadi kota yang sepenuhnya menggantikan Jakarta, atau justru melengkapi ibu kota lama dengan peran baru yang lebih spesifik, hanya waktu yang bisa menjawabnya.