Jokowi Tegaskan IKN Bukan Proyek Pribadi, Melainkan Keputusan Bersama Rakyat Indonesia

  

Foto : Tangkapan layar youtube(@sekretariatpresiden)

Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi, menekankan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur, bukanlah keputusan sepihak dari presiden. Menurutnya, keputusan ini merupakan hasil kesepakatan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Jadi, ini bukan sekadar keputusan presiden, tapi keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh anggota DPR yang ada di Jakarta. Jangan sampai ada kesalahpahaman bahwa ini adalah proyek Presiden Jokowi, karena bukan begitu,” kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Tahun 2024 yang digelar di Istana Negara IKN, Rabu, 25 September 2024. Pernyataan ini disampaikan Jokowi berdasarkan kutipan dari video yang dirilis oleh Sekretariat Presiden.

Jokowi juga menuturkan kembali bahwa gagasan untuk memindahkan ibu kota sebenarnya bukanlah ide baru. Gagasan ini sudah ada sejak era Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Namun, setelah Jokowi dilantik sebagai Presiden pada tahun 2014, ia secara khusus meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengkaji ulang ide pemindahan ibu kota tersebut dengan lebih mendalam.

Hasil dari kajian tersebut menunjukkan adanya beberapa alternatif lokasi yang layak dijadikan sebagai ibu kota baru. Tiga kandidat utama pun muncul, dan salah satunya adalah wilayah Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, keputusan akhirnya jatuh pada Kalimantan Timur sebagai lokasi baru Ibu Kota Negara. Setelah keputusan ini diambil, Jokowi menyampaikan hasil kajian dan pilihannya kepada DPR.

“Saya sudah menyampaikan secara lisan dalam rapat paripurna pada tanggal 16 Agustus, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan undang-undang mengenai Ibu Kota Nusantara, dan itu disetujui oleh 93 persen fraksi yang ada di DPR,” jelas Jokowi.

Terlepas dari klaim dukungan penuh dari DPR, tidak sedikit pengamat dan aktivis yang mengkritisi proyek besar ini. Para pengamat menilai bahwa pembangunan IKN merupakan sebuah mega proyek yang berpotensi membebani anggaran negara. Mereka juga menyoroti minimnya investasi asing yang masuk sebagai salah satu hambatan utama dalam realisasi pembangunan IKN.

Selain itu, para aktivis lingkungan juga telah berkali-kali menyuarakan kekhawatiran mereka terkait dampak negatif dari pembangunan ini. Mereka mengkhawatirkan potensi kerusakan lingkungan dan penggusuran lahan yang bisa terjadi akibat proyek ini. Isu ini menjadi semakin kompleks karena wilayah Kalimantan Timur sendiri merupakan salah satu kawasan hutan dengan ekosistem yang sangat berharga bagi keberlangsungan lingkungan.

Minimnya investasi asing diakui menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pemerintah dalam merealisasikan pembangunan IKN. Pemerintah memerlukan suntikan dana yang signifikan untuk menyeimbangkan pengeluaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejak tahun 2022 hingga akhir 2024, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 72 triliun dari APBN untuk pembangunan IKN. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.

Untuk tahun 2025, Otorita IKN telah mendapat persetujuan dari DPR terkait penambahan anggaran sebesar Rp 27,8 triliun. Komposisi dana APBN untuk membiayai proyek IKN diperkirakan hanya mencapai sekitar 20 persen dari total anggaran keseluruhan yang diproyeksikan mencapai Rp 466,9 triliun. Artinya, dari total anggaran yang diperlukan, pemerintah hanya akan menggunakan dana APBN sebesar Rp 90,4 triliun.

Sisanya, sekitar 80 persen atau Rp 376,5 triliun diharapkan bisa diperoleh dari sumber pendanaan lain, baik dari investasi swasta dalam negeri maupun investasi asing. Pemerintah juga berupaya keras menarik minat investor asing untuk berpartisipasi dalam proyek ini, namun upaya tersebut sejauh ini belum mencapai hasil yang memuaskan. Tantangan ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk bisa meyakinkan dunia internasional akan prospek IKN sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi baru yang menjanjikan.

Selain soal pendanaan, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan lain, yakni memastikan keberlanjutan pembangunan dan pemindahan ibu kota ini berjalan sesuai dengan rencana. Salah satu isu utama adalah ketahanan infrastruktur yang dibangun, mengingat Kalimantan Timur merupakan daerah yang cukup rawan terhadap bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu, desain dan pembangunan infrastruktur di IKN harus benar-benar memperhatikan aspek ketahanan terhadap berbagai potensi ancaman bencana.

Di samping itu, ada juga tantangan dari segi sosial budaya. Pemindahan ibu kota tentunya akan membawa dampak besar bagi masyarakat lokal di Kalimantan Timur. Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat setempat bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, terutama dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas hidup.

Pemindahan Ibu Kota Negara ini juga harus dipandang sebagai upaya untuk menciptakan pemerataan pembangunan. Selama ini, pembangunan lebih terpusat di Pulau Jawa, khususnya Jakarta, yang berdampak pada ketimpangan ekonomi antarwilayah di Indonesia. Dengan adanya IKN, diharapkan pembangunan bisa lebih merata dan Kalimantan Timur bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan berdampak positif bagi wilayah-wilayah lain di sekitarnya.

Meskipun ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, Jokowi tetap optimis bahwa pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara akan memberikan banyak manfaat jangka panjang bagi Indonesia. Selain untuk mengurangi beban Jakarta yang sudah terlalu padat, IKN juga diharapkan menjadi simbol kemajuan dan modernitas bangsa Indonesia. IKN akan dirancang sebagai kota yang ramah lingkungan dan berbasis teknologi tinggi, yang nantinya dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia.

Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, dan dunia usaha, Jokowi yakin bahwa mimpi untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara yang modern dan berkelanjutan bisa tercapai. Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat ikut berkontribusi dan berperan aktif dalam menyukseskan proyek ini, sehingga IKN benar-benar menjadi ibu kota bersama yang merepresentasikan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Pada akhirnya, pemindahan IKN ini bukan hanya tentang memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Nusantara, tetapi juga tentang membangun masa depan Indonesia yang lebih baik, berkeadilan, dan berkelanjutan. Tantangan dan hambatan tentu ada, namun dengan kerja sama dan dukungan semua pihak, bukan tidak mungkin mimpi besar ini bisa terwujud.