Guru Pengkritik Kepala Disdikbud Kalsel Viral, Kini Dirumahkan: Amalia Wahyuni Merasa Tidak Jelas Nasibnya

  

Amalia Wahyuni, Foto : (instagram @amaliawyn)

Amalia Wahyuni, seorang guru honorer di salah satu SMK swasta di Banjarbaru, harus menerima kenyataan pahit setelah mengkritik Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Selatan, Muhammadun. Kritik yang ia sampaikan melalui media sosial pada awal September 2024 lalu tidak hanya menjadi viral, tetapi juga berdampak langsung pada pekerjaannya. Kini, Amalia dirumahkan tanpa kepastian oleh sekolah tempatnya mengajar.

 

Kritik yang Memicu Kontroversi

Kisah bermula ketika Amalia menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan SMK Tahap II yang diadakan di Hotel Rodhita, Banjarmasin. Dalam acara tersebut, Amalia memperhatikan tindakan Muhammadun yang merokok di dalam ruang tertutup ber-AC. Menurut Amalia, sebagai seorang pejabat publik, tindakan tersebut tidak patut dicontoh. Ia kemudian menegur Muhammadun atas perilakunya. Namun, bukannya mendapat tanggapan positif, Amalia justru diminta meninggalkan ruangan oleh Muhammadun.

Setelah kejadian tersebut, Amalia memilih untuk membagikan pengalamannya di media sosial melalui akun pribadinya, @amaliawyn. Dalam unggahannya, ia menyoroti pentingnya pejabat publik memberikan teladan yang baik, terutama dalam lingkungan pendidikan. Unggahannya langsung mendapat perhatian luas dari netizen dan menjadi viral pada 3 September 2024. Namun, dampak dari aksi beraninya itu ternyata lebih dari sekadar sorotan di dunia maya.

 

Dirumahkan Tanpa Kepastian

Beberapa hari setelah videonya menjadi viral, Amalia menerima kabar dari sekolah tempatnya bekerja. Pihak sekolah memutuskan untuk "mengistirahatkan" dirinya dari tugas mengajar, namun tanpa kejelasan kapan ia akan kembali. "Terakhir saya bertanya ke sekolah, jawabannya saya diistirahatkan," ujar Amalia pada Minggu, 8 September 2024. Meski demikian, tidak ada batas waktu yang jelas kapan statusnya sebagai guru honorer akan diputuskan.

Amalia merasa bingung dan tidak nyaman dengan keputusan tersebut. “Diberhentikan pun saya siap, asalkan ada kepastian. Namun, sekarang ini saya seperti digantung. Saya tidak enak dengan guru-guru lain, takutnya mereka berpikir saya bolos kerja,” ungkapnya. Amalia juga menjelaskan bahwa meskipun ia dirumahkan, ia tetap ingin mengetahui statusnya secara jelas, apakah akan dipecat atau tetap dipertahankan.

 

Keyakinan Amalia yang Tak Goyah

Meskipun menghadapi ketidakpastian, Amalia menegaskan bahwa ia tidak menyesali tindakannya. Menurutnya, ia sudah memikirkan matang-matang segala konsekuensi yang mungkin terjadi sebelum mengunggah video kritik tersebut. "Saya sudah siap dengan segala keputusan. Jika memang saya diberhentikan, mungkin itu sudah rezeki saya sebagai guru yang berakhir," jelasnya dengan tenang.

Amalia juga menegaskan bahwa tindakan yang ia ambil adalah demi kebaikan bersama. Menurutnya, seorang pemimpin harus selalu memberikan contoh yang baik bagi orang-orang di sekitarnya, terutama bagi anak didik. Ia menceritakan bahwa setelah video curhatannya viral, seorang siswa di kelas X bahkan sempat bertanya kepadanya, "Kalau kepala dinas boleh merokok di dalam ruangan dengan seragam dinas, berarti siswa juga boleh merokok di dalam kelas dengan seragam sekolah, kan?"

Dari pertanyaan tersebut, Amalia merasa bahwa kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi generasi muda. Ia khawatir jika tindakan pejabat publik seperti Muhammadun tidak dikritisi, maka hal tersebut akan menjadi contoh buruk bagi siswa.

 

Dukungan Ombudsman

Curahan hati Amalia di media sosial ternyata tidak hanya menarik perhatian netizen, tetapi juga mendapat apresiasi dari Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan. Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel, Hadi Rahman, memberikan dukungannya kepada Amalia atas keberanian yang ia tunjukkan. Menurut Hadi, langkah yang diambil oleh Amalia adalah contoh nyata keberanian untuk saling mengingatkan demi kebaikan bersama.

"Ibu Amalia menunjukkan keberanian untuk menyuarakan hal yang menurutnya tidak tepat demi kenyamanan bersama," kata Hadi. Ia juga menegaskan bahwa Ombudsman siap membantu jika ada korban lain yang mengalami hal serupa namun takut melapor. "Sepanjang kasus ini masih dalam ranah pelayanan publik dan sesuai dengan kewenangan Ombudsman, kami siap membantu," tambahnya.

 

Evaluasi untuk Pemprov Kalsel

Hadi Rahman juga memberikan kritik terhadap perilaku Muhammadun dan menyarankan agar Pemprov Kalsel segera melakukan evaluasi. Ada dua hal penting yang menurut Hadi perlu diperbaiki. Pertama, kepatutan dan komitmen pejabat terkait untuk menegakkan asas-asas, nilai-nilai dasar, serta norma-norma yang berlaku dalam pemerintahan. Hal ini mencakup aturan yang harus diikuti sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) serta norma sosial di tempat umum.

Kedua, Hadi juga menyarankan agar Pemprov Kalsel mengevaluasi penyelenggaraan forum atau rapat internal pemerintahan. Ia menekankan pentingnya adanya tata tertib atau panduan yang disepakati oleh semua peserta rapat demi kenyamanan bersama. "Setidaknya harus ada aturan yang jelas dan mengikat semua peserta rapat," tegasnya.

Lebih lanjut, Hadi mengingatkan bahwa kasus ini telah menjadi sorotan publik, sehingga Pemprov Kalsel harus serius dalam menangani masalah ini. Ia juga menekankan bahwa sebagai ASN dan pejabat pemerintahan, seorang pemimpin harus selalu menjaga etika dan profesionalisme, terutama di sektor pendidikan yang seharusnya menjadi contoh bagi generasi muda.

"Kepemimpinan adalah keteladanan. Sebagai seorang ASN sekaligus pemimpin di lingkungan pendidikan, Kadisdikbud Kalsel harus bisa menjadi panutan, baik dalam sikap, perkataan, maupun perbuatan," pungkasnya.

 

Amalia Tetap Menunggu Keputusan

Meski belum ada kejelasan mengenai nasibnya, Amalia tetap berpegang pada keyakinannya bahwa ia berada di pihak yang benar. Baginya, tindakan yang ia ambil adalah demi menjaga integritas sebagai seorang pendidik dan sebagai bentuk pengingat bagi pejabat publik untuk lebih bertanggung jawab atas sikap dan tindakan mereka.

"Saya hanya berharap ada kepastian, apakah saya masih bisa mengajar atau tidak. Jika memang diberhentikan, saya terima. Tapi jangan biarkan saya terus menunggu tanpa kepastian," ujarnya.

Kasus ini tidak hanya menjadi sorotan di dunia pendidikan, tetapi juga di kalangan masyarakat yang menginginkan adanya pemimpin yang bertanggung jawab dan memberikan contoh yang baik. Amalia berharap, melalui kasus ini, pejabat publik bisa lebih berhati-hati dalam bertindak dan selalu mengingat bahwa mereka adalah panutan bagi banyak orang.