Dinamisnya Anggaran IKN: Harapan Baru di Tangan Prabowo dan Tantangan Kementerian PUPR di Tahun 2025

  

Foto : Instagram(@kemhanri)

Mega proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu isu strategis dalam agenda nasional Indonesia. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan adanya penyesuaian besar dalam alokasi anggaran untuk proyek ini pada tahun 2025. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengumumkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk proyek IKN pada tahun 2025 hanya sebesar Rp 4 triliun. Angka ini terbilang sangat kecil jika dibandingkan dengan alokasi anggaran yang diterima proyek tersebut pada tahun 2024, yakni sekitar Rp 35,37 triliun.

Situasi ini mengundang banyak perhatian, terutama karena proyek IKN dianggap sebagai salah satu upaya strategis dalam pemerataan pembangunan dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia. Endra S. Atmawidjaja, Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah menanti arahan dari Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, mengenai langkah-langkah yang akan diambil terkait penyesuaian anggaran tersebut. Keputusan yang diambil oleh Prabowo sangat penting, mengingat pembangunan IKN diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi perekonomian Indonesia di masa mendatang.

"Untuk tahun 2025, alokasi anggaran IKN hanya sebesar Rp 4 triliun. Tentunya, kita masih menunggu afirmasi dari presiden terpilih (Prabowo) yang kemungkinan besar akan melanjutkan proyek ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia," ungkap Endra dalam diskusi bertajuk "Mengawal 10 Tahun Pembangunan Infrastruktur" yang disiarkan melalui kanal Youtube FMB9ID_IKP pada hari Senin, 2 September 2024.

Keputusan terkait alokasi anggaran ini tentu tidak lepas dari strategi fiskal yang dirancang oleh Kementerian Keuangan. Pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga (KL) pada tahun 2025 ditetapkan lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini dilakukan untuk memberikan fleksibilitas bagi Presiden Terpilih Prabowo dalam mengatur ulang anggaran sesuai dengan prioritas kebijakan yang akan diimplementasikan pada masa pemerintahannya. Sebagai sosok yang telah menyatakan komitmennya untuk melanjutkan dan bahkan mempercepat pembangunan IKN, Prabowo diprediksi akan memberikan penyesuaian dalam alokasi anggaran proyek ini, sejalan dengan visinya untuk masa depan Indonesia.

Di sisi lain, pagu indikatif untuk Kementerian PUPR pada tahun 2025 juga mengalami penurunan signifikan. Dari alokasi sebesar Rp 149,74 triliun pada tahun 2024, anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2025 hanya mencapai Rp 75,63 triliun, atau sekitar 50% dari anggaran tahun sebelumnya. Endra menjelaskan bahwa meski terjadi penurunan anggaran, pihaknya tetap akan fokus pada beberapa program prioritas yang dianggap krusial bagi pembangunan nasional. Di antara program-program tersebut adalah penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas perkotaan, dan pengembangan konektivitas infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam konteks ketahanan pangan, isu ini telah menjadi perhatian utama di kancah global, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Banyak negara, termasuk Indonesia, mulai menerapkan prinsip-prinsip proteksionisme dalam sektor pangan, di mana kebutuhan domestik harus diprioritaskan sebelum memikirkan ekspor. "Ketahanan pangan menjadi salah satu fokus utama kami, mengingat isu ini telah menjadi perhatian global. Kita harus memastikan bahwa kebutuhan pangan dalam negeri terpenuhi. Jika tidak, kita akan menghadapi tantangan besar, terutama jika terjadi kelangkaan atau kelaparan," ujar Endra.

Selain ketahanan pangan, Kementerian PUPR juga berkomitmen untuk memperkuat ketahanan air, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di berbagai kota besar. Tantangan dalam sektor ini tidak hanya sebatas pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien dan berkelanjutan. Pembangunan bendungan, kanal, dan sistem drainase yang memadai menjadi bagian dari upaya untuk mengatasi potensi bencana banjir yang dapat mengancam kota-kota besar di Indonesia.

Di sektor konektivitas, pembangunan jalan baru terus menjadi prioritas untuk meningkatkan aksesibilitas dan memperkuat integrasi antarwilayah. Salah satu proyek besar yang sedang berjalan adalah pembangunan jalan lintas selatan Jawa, yang saat ini baru mencapai Malang dan direncanakan akan diperpanjang hingga Banyuwangi. Proyek ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan di jalur utama serta membuka akses baru yang lebih efisien bagi pergerakan barang dan manusia di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa.

Tak hanya di Jawa, pembangunan jalan juga akan terus dilanjutkan di wilayah lain seperti Kalimantan. Proyek pembangunan jalan perbatasan Kalimantan menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas di wilayah yang selama ini masih terisolasi. Selain itu, proyek jalan tol juga masih menjadi fokus utama, dengan rencana penyelesaian tol hingga Banyuwangi dan pembangunan jalur tol baru yang menghubungkan kota-kota di sepanjang pesisir utara Jawa, mulai dari Demak, Pati, Rembang, hingga Gresik. Di Sumatera, proyek tol Trans Sumatera akan terus dilanjutkan untuk meningkatkan konektivitas di pulau tersebut, serta mengintegrasikan jaringan transportasi nasional dengan lebih baik.

Di sektor Cipta Karya, fokus utama Kementerian PUPR adalah pada pembangunan fasilitas dasar seperti air minum, sanitasi, dan pengelolaan sampah. Permasalahan sanitasi dan pengelolaan sampah telah menjadi isu yang mendesak di banyak kota besar di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, pengelolaan sampah menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi. Untuk itu, Kementerian PUPR akan mendorong program transformasi dalam pengelolaan sampah, di mana sampah tidak hanya dibuang begitu saja, tetapi juga diolah kembali (reuse), didaur ulang (recycle), dan diubah menjadi energi yang bermanfaat (recovery).

Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah dengan mendorong pembangunan fasilitas pengolahan sampah modern yang mampu mengubah sampah menjadi sumber energi. Teknologi seperti pembakaran sampah menjadi listrik (waste-to-energy) diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang harus dibuang ke tempat pembuangan akhir, sekaligus menyediakan sumber energi baru yang lebih ramah lingkungan. Program ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dan mendukung upaya Indonesia dalam mengurangi dampak perubahan iklim.

Di samping itu, Kementerian PUPR juga akan fokus pada pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, yang diharapkan dapat menjadi bantalan ekonomi bagi masyarakat, terutama di pedesaan. Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di daerah, tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai proyek padat karya. Dengan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat, program ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang selama ini belum mendapatkan perhatian yang memadai.

Pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat ini juga akan mencakup penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang lebih baik, pembangunan jalan desa, serta fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan masyarakat di daerah. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, diharapkan masyarakat di pedesaan dapat lebih produktif dan memiliki akses yang lebih baik ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Seiring dengan berbagai program yang direncanakan, Kementerian PUPR juga dihadapkan pada tantangan besar dalam merealisasikan semua rencana tersebut dengan anggaran yang terbatas. Namun, Endra tetap optimis bahwa dengan manajemen yang baik dan dukungan dari berbagai pihak, Kementerian PUPR dapat menjalankan tugasnya dengan baik. "Meskipun anggaran kami mengalami penurunan signifikan, kami tetap optimis bahwa dengan perencanaan yang matang dan dukungan dari semua pihak, kita dapat melaksanakan semua program yang telah direncanakan," ujarnya.

Keberhasilan pembangunan IKN dan berbagai proyek infrastruktur lainnya tentu sangat bergantung pada kebijakan dan keputusan yang akan diambil oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Sebagai pemimpin baru, Prabowo dihadapkan pada tantangan untuk memastikan bahwa proyek-proyek strategis seperti IKN dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat Indonesia. Dengan latar belakang militer yang kuat dan pengalaman dalam pemerintahan, Prabowo diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam arah pembangunan nasional, termasuk dalam pengelolaan anggaran dan prioritas pembangunan infrastruktur.

Selain itu, keberhasilan pembangunan IKN juga akan sangat dipengaruhi oleh dukungan dari pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam memastikan bahwa proyek ini dapat berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti. Di sisi lain, partisipasi sektor swasta juga sangat diperlukan, terutama dalam hal pendanaan dan penyediaan teknologi yang dibutuhkan untuk membangun kota baru ini. Dukungan dari masyarakat, baik dalam bentuk partisipasi aktif maupun dukungan moral, juga akan sangat menentukan keberhasilan proyek ini.