Alokasi Anggaran Rp9,11 Triliun untuk IKN: Komitmen PUPR dalam Pembangunan Berkelanjutan

  

Foto : Antara

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan mengalokasikan dana sebesar Rp9,11 triliun dari tambahan anggaran yang diterima untuk tahun 2025. Anggaran ini merupakan bagian dari total tambahan Rp40,59 triliun yang diberikan kepada Kementerian PUPR berdasarkan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tahun anggaran 2025.

Tambahan anggaran ini disampaikan melalui Surat dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yang diterbitkan pada 11 September 2024. Surat tersebut menyatakan adanya perubahan pagu anggaran belanja untuk kementerian/lembaga yang merupakan hasil kesepakatan dari rapat Panitia Kerja (Panja) Belanja Pemerintah Pusat RUU APBN 2025. Dari total tambahan anggaran, Rp9,11 triliun di antaranya khusus dialokasikan untuk kelanjutan pembangunan IKN yang berfokus pada berbagai sektor.

 

Program Non Quick-Win: Fokus Utama Keberlanjutan IKN

Alokasi anggaran sebesar Rp9,11 triliun ini akan difokuskan pada program-program pembangunan yang termasuk dalam kategori Non Quick-Win, yang artinya proyek-proyek yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu cepat, namun sangat esensial bagi fondasi pembangunan jangka panjang IKN. Sejumlah Direktorat Jenderal (Ditjen) di Kementerian PUPR, seperti Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Perumahan, akan memanfaatkan anggaran ini untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan inti IKN.

Untuk Ditjen Bina Marga, dana ini akan digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, yang merupakan pusat dari aktivitas pemerintahan IKN. Salah satu fokus utama adalah penyediaan akses jalan yang memadai menuju kawasan perumahan dan peningkatan jalan di Kawasan West Residence, Precinct Core, dan Sumbu Tripraja. Selain itu, peningkatan fasilitas bagi Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), pembangunan infrastruktur pertahanan dan keamanan (Hankam), serta pembangunan jalan Lingkar Sepaku tahap 2 juga masuk dalam prioritas.

Sumbu Kebangsaan Sisi Barat dan Sisi Timur Tahap 2 turut mendapatkan perhatian dalam program pembangunan ini. Wilayah ini merupakan bagian penting dari rencana tata kota IKN yang menggambarkan simbol kebangsaan dan kedaulatan Indonesia. Selain itu, pembangunan Jalan Feeder di Distrik Kawasan IKN serta beberapa seksi jalan strategis, seperti Seksi 6C-1 yang menghubungkan Simpang 3 ITCI hingga Sumbu Kebangsaan Timur KIPP, juga menjadi bagian dari proyek yang akan didanai.

 

Pembangunan Infrastruktur Kunci: Bandara VVIP dan Jalan Tol Strategis

Salah satu proyek penting lainnya yang akan didanai adalah pemenuhan sebagian kebutuhan pembangunan Bandara VVIP di sisi landasan udara. Bandara ini diproyeksikan untuk melayani tamu-tamu negara serta pejabat tinggi yang berkunjung ke IKN. Selain itu, pemerintah juga berencana untuk membangun akses jalan bebas hambatan yang menghubungkan beberapa wilayah penting di Kalimantan Timur.

Proyek pembangunan jalan tol strategis yang termasuk dalam anggaran ini mencakup beberapa segmen, seperti Seksi 1A yang menghubungkan Bandara Sepinggan dengan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam), Seksi 1B yang juga menghubungkan Bandara Sepinggan dengan Balsam, Seksi 5B yang mencakup Jembatan Pulau Balang hingga Simpang Riko, serta Seksi 6A yang menghubungkan Riko dengan Outer Ring Road IKN. Segmen terakhir yang akan dibangun adalah Seksi 6B yang menghubungkan Outer Ring Road dengan Simpang 3 ITCI.

Pembangunan jalan tol ini bertujuan untuk memperlancar aksesibilitas antara IKN dengan kota-kota besar di sekitarnya, terutama Balikpapan dan Samarinda, sebagai kota penyangga utama IKN. Dengan adanya jalan tol ini, diharapkan waktu tempuh dari dan menuju IKN akan lebih singkat dan mendukung mobilitas ekonomi serta aktivitas pemerintahan.

 

Bidang Cipta Karya: Pengembangan Kawasan Hunian dan Fasilitas Publik

Tidak hanya fokus pada infrastruktur jalan, anggaran juga dialokasikan untuk pengembangan di bidang Cipta Karya. Beberapa proyek penting yang akan didanai mencakup pembangunan kawasan peribadatan, kantor Kementerian PUPR, serta infrastruktur penyediaan air bersih dan sanitasi. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku Tahap II akan diperluas untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi kawasan permukiman ASN dan masyarakat umum di IKN.

Selain itu, jaringan perpipaan air limbah di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN juga akan dibangun guna memastikan pengelolaan limbah yang baik di wilayah tersebut. Fasilitas publik seperti sekolah, pasar, dan puskesmas akan dibangun di kawasan hunian ASN, dengan tujuan menyediakan sarana yang memadai bagi kebutuhan sehari-hari para aparatur negara yang akan tinggal dan bekerja di IKN.

 

Bidang Perumahan: Penyelesaian 47 Tower Rusun ASN

Di bidang perumahan, anggaran akan difokuskan pada penuntasan pembangunan 47 tower rumah susun (Rusun) untuk ASN dan Hankam. Pembangunan ini merupakan salah satu prioritas dalam rangka menyediakan hunian yang layak dan dekat dengan kawasan kerja bagi aparatur negara serta personel keamanan yang bertugas di IKN.

Rusun ASN ini dirancang sebagai kawasan hunian yang nyaman dan terintegrasi dengan fasilitas pendukung lainnya, seperti sekolah, puskesmas, dan pasar. Dengan penyelesaian 47 tower Rusun ini, diharapkan kebutuhan hunian bagi ribuan ASN yang akan bertugas di IKN dapat terpenuhi, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih produktif dan efisien.

 

Pentingnya Anggaran untuk Keberlanjutan Pembangunan IKN

Alokasi anggaran sebesar Rp9,11 triliun untuk IKN menunjukkan betapa pentingnya kelanjutan pembangunan ibu kota baru ini bagi pemerintah. Sebagai pusat pemerintahan baru yang dirancang untuk menjadi simbol modernitas dan kedaulatan Indonesia, pembangunan IKN membutuhkan dukungan infrastruktur yang kuat dan berkelanjutan. Pemerintah menyadari bahwa proyek sebesar ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat dan membutuhkan komitmen anggaran yang berkelanjutan dari tahun ke tahun.

Anggaran tambahan ini juga mencerminkan dukungan DPR RI terhadap visi pemerintah dalam membangun IKN sebagai kota masa depan yang tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga pusat ekonomi, sosial, dan budaya yang berkelanjutan. Infrastruktur yang dibangun di IKN tidak hanya untuk kepentingan pemerintahan, tetapi juga dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

 

Tantangan dalam Pembangunan IKN

Meski demikian, pembangunan IKN juga tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa seluruh proyek dapat berjalan sesuai jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan. Keterlambatan atau hambatan dalam pelaksanaan proyek bisa berakibat pada peningkatan biaya yang signifikan serta mengganggu target penyelesaian pembangunan IKN.

Selain itu, menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan kelestarian lingkungan di sekitar IKN juga menjadi tantangan yang harus dihadapi. Kalimantan Timur dikenal memiliki kekayaan alam yang melimpah, termasuk hutan tropis dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Oleh karena itu, pembangunan IKN harus dilakukan dengan pendekatan yang ramah lingkungan, agar dampak negatif terhadap ekosistem sekitar dapat diminimalisir.

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp9,11 triliun untuk kelanjutan pembangunan IKN, pemerintah melalui Kementerian PUPR menunjukkan komitmen kuat untuk menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia. Anggaran ini akan digunakan untuk membangun infrastruktur kunci yang mendukung aksesibilitas, hunian, fasilitas publik, serta pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Meski menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi teknis maupun lingkungan, pembangunan IKN diharapkan dapat menjadi proyek yang tidak hanya bermanfaat bagi pemerintahan, tetapi juga bagi masyarakat luas.