Usulan Tambahan Anggaran Rp26 Triliun: Langkah OIKN dalam Memelihara Infrastruktur Ibu Kota Nusantara

  

Foto  : Jawapos

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, telah mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp26 triliun untuk tahun anggaran 2025. Dana ini diajukan untuk memastikan pemeliharaan gedung-gedung dan berbagai sarana serta prasarana yang telah dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Usulan ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan dan operasionalitas optimal dari infrastruktur yang telah dan sedang dibangun di kawasan ini.

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI yang berlangsung di Jakarta, Basuki mengemukakan bahwa anggaran sebesar Rp26 triliun tersebut akan digunakan untuk merawat berbagai fasilitas di IKN. Fasilitas yang dimaksud mencakup gedung-gedung perkantoran, sarana prasarana umum, hingga hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersebar di 47 tower.

Basuki menekankan bahwa semua bangunan yang telah selesai dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan dipelihara oleh OIKN dengan anggaran yang diusulkan. Pemeliharaan ini mencakup sejumlah fasilitas penting seperti Istana Presiden dan Wakil Presiden, komplek perkantoran kementerian koordinator, jalan-jalan utama, dan instalasi air minum yang menjadi bagian vital dari infrastruktur kota baru ini.

“Kami mengusulkan Rp26 triliun untuk biaya pemeliharaan gedung-gedung di IKN,” ujar Basuki dengan tegas. Ia menambahkan bahwa tanggung jawab untuk merawat gedung-gedung tersebut, terutama bangunan-bangunan yang telah rampung dibangun tahun ini, akan diberikan sepenuhnya kepada OIKN.

Lebih lanjut, Basuki menjelaskan bahwa semua infrastruktur yang telah dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan menggunakan dana APBN akan dialihkan menjadi aset milik OIKN. Hal ini berarti OIKN tidak hanya akan mengoperasikan infrastruktur tersebut, tetapi juga memiliki kewajiban untuk membangun bagian-bagian yang masih perlu dikembangkan.

Pengajuan tambahan anggaran ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa semua infrastruktur di IKN dapat berfungsi dengan baik dalam jangka panjang. Tidak hanya berfokus pada pembangunan baru, tetapi juga memberikan perhatian pada pemeliharaan fasilitas yang sudah ada.

Sejalan dengan itu, dukungan infrastruktur untuk pembangunan IKN pada tahun 2024 juga telah dianggarkan sebesar Rp41,41 triliun. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, memaparkan bahwa anggaran tersebut telah dialokasikan untuk berbagai proyek pembangunan infrastruktur fisik di IKN. Proyek-proyek ini mencakup beberapa bidang utama seperti sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, dan perumahan.

Progres pelaksanaan proyek-proyek ini hingga 20 Agustus 2024 telah mencapai 50,4 persen. Proyek-proyek tersebut terbagi ke dalam beberapa batch, dengan Batch 1 yang terdiri dari 40 paket pekerjaan mencapai progres 91,4 persen. Sementara itu, Batch 2 yang terdiri dari 31 paket mencapai progres 56,3 persen, dan Batch 3 yang mencakup 37 paket baru mencapai progres 14 persen. Beberapa proyek penting yang telah diselesaikan di antaranya adalah Pengendalian Banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Sanggai 1A di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dengan progres 100 persen. Selain itu, pembangunan 22 embung di KIPP juga telah selesai sepenuhnya.

Selain itu, proyek penanganan banjir Sungai Sepaku di IKN juga menunjukkan progres yang cukup signifikan, yaitu 51 persen. Untuk infrastruktur jalan dan jembatan, anggaran sebesar Rp18,91 triliun telah dialokasikan. Di antaranya adalah proyek pembangunan Jalan Tol IKN 3A yang saat ini progresnya telah mencapai 83 persen, Jalan Tol IKN 3B dengan progres 96 persen, serta Jalan Tol IKN 5A yang kini berada pada progres 91 persen. Selain itu, duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek kini telah rampung dengan progres 100 persen, sementara pembangunan Jalan Feeder (Distrik) di Kawasan IKN telah mencapai progres sebesar 84 persen.

Pada sektor permukiman, anggaran sebesar Rp12,91 triliun telah disalurkan untuk berbagai proyek penting. Salah satunya adalah Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap 1 yang telah rampung dengan progres 100 persen. Gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara yang baru saja digunakan untuk upacara peringatan kemerdekaan 17 Agustus 2024 juga telah selesai dengan progres 93 persen. Proyek lain yang hampir selesai meliputi pembangunan Gedung Istana Garuda dengan progres 93 persen, Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) dengan progres 92 persen, serta Jaringan Perpipaan Transmisi SPAM Sepaku Paket 2 yang telah mencapai progres 99 persen. Sementara itu, Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan Jaringan Distribusi Pembagi (JDP) Tahap 1 telah mencapai progres 97 persen, dan pembangunan Kantor Kementerian Koordinator 4 kini mencapai progres 92 persen.

Dalam bidang perumahan, anggaran sebesar Rp8,05 triliun telah digunakan untuk membangun sejumlah fasilitas hunian. Di antaranya adalah pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri sebanyak 34 unit, yang saat ini hampir selesai dengan progres mendekati 100 persen. Selain itu, pembangunan hunian untuk Polri dan BIN telah mencapai progres sebesar 82 persen, Hunian ASN 4 dengan progres 80 persen, dan Hunian Paspampres dengan progres 63 persen.

Basuki juga mengungkapkan bahwa dari 47 tower rusun yang direncanakan untuk hunian ASN di IKN, saat ini sebanyak 12 tower sudah hampir selesai dibangun. Ia berharap seluruh tower dapat selesai dibangun secara bertahap hingga akhir tahun ini. Pembangunan hunian-hunian ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan layak huni bagi ASN yang akan bertugas di ibu kota baru tersebut.

Dukungan infrastruktur yang terus diberikan menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai ibu kota baru yang modern, berkelanjutan, dan dapat memenuhi berbagai kebutuhan warganya. Pemeliharaan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama, mengingat pentingnya memastikan bahwa semua fasilitas yang ada dapat berfungsi dengan baik dalam jangka panjang. Dengan pengajuan tambahan anggaran sebesar Rp26 triliun ini, OIKN diharapkan dapat menjalankan tugas pemeliharaan infrastruktur dengan lebih efektif dan efisien.

Usulan anggaran ini juga merupakan bagian dari langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di IKN. Sejak awal, pembangunan IKN telah direncanakan dengan cermat, termasuk dalam hal alokasi anggaran untuk pemeliharaan. Basuki Hadimuljono, selaku Plt Kepala OIKN, menegaskan bahwa pengelolaan anggaran yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa infrastruktur yang telah dibangun dapat bertahan lama dan berfungsi secara optimal.

Pemeliharaan gedung-gedung dan infrastruktur di IKN tidak hanya bertujuan untuk menjaga keindahan fisik, tetapi juga untuk memastikan bahwa semua fasilitas dapat beroperasi dengan lancar. Dengan adanya anggaran yang memadai, OIKN dapat melakukan perawatan rutin, perbaikan, dan peningkatan kualitas infrastruktur yang ada. Hal ini sangat penting, terutama mengingat bahwa IKN diharapkan menjadi pusat pemerintahan baru yang efisien dan modern.

Lebih lanjut, Basuki juga menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai pihak dalam proses pemeliharaan infrastruktur di IKN. Ia berharap bahwa semua pihak yang terlibat, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa pemeliharaan infrastruktur ini berjalan dengan baik. Kerjasama yang baik akan sangat membantu dalam mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul selama proses pemeliharaan, serta memastikan bahwa semua fasilitas di IKN dapat berfungsi dengan optimal.

Pemindahan ibu kota ke IKN juga diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal tata kelola infrastruktur. Dengan adanya OIKN sebagai badan yang bertanggung jawab atas pemeliharaan infrastruktur, diharapkan kualitas pelayanan publik di IKN dapat terus meningkat. Pemeliharaan infrastruktur yang baik juga akan mendukung terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan efisien bagi para ASN yang akan bertugas di ibu kota baru ini.

Pengajuan anggaran sebesar Rp26 triliun ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus mendukung pengembangan IKN sebagai ibu kota baru yang modern dan berkelanjutan. Dengan alokasi anggaran yang tepat, diharapkan OIKN dapat memastikan bahwa semua infrastruktur di IKN dapat berfungsi dengan baik dan mendukung berbagai aktivitas pemerintahan dan masyarakat di kawasan tersebut. Pemeliharaan infrastruktur yang baik akan menjadi kunci keberhasilan IKN dalam menjalankan perannya sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.