Menanti Relokasi Presiden Jokowi ke Ibu Kota Nusantara: Mengapa Proyek Bandara IKN Jadi Faktor Penentu

  

Foto : ITB Ahmad Dahlan

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah besar dengan merencanakan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Keputusan ini bukan hanya tentang pemindahan geografis pusat pemerintahan, tetapi juga sebuah langkah strategis untuk mendorong pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun rencana ini telah lama digaungkan, kenyataannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menempati kantornya di IKN. Ada satu proyek penting yang menjadi penentu utama relokasi ini: penyelesaian pembangunan Bandara IKN.

 

Mengapa Pembangunan Bandara IKN Begitu Krusial?

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa Presiden Jokowi belum dapat pindah ke IKN karena menunggu rampungnya pembangunan Bandara IKN. Pembangunan bandara ini bukan sekadar proyek infrastruktur biasa, tetapi menjadi kunci utama yang akan menentukan kapan Jokowi dan pemerintahannya bisa mulai beroperasi dari ibu kota baru tersebut.

Bandara IKN adalah salah satu infrastruktur vital yang akan memastikan keberlangsungan operasional pemerintahan di IKN. Bukan hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, bandara ini juga akan menjadi pintu gerbang utama bagi kedatangan pejabat tinggi, tamu negara, dan berbagai kepentingan internasional yang akan berkunjung ke ibu kota baru Indonesia.

 

Progres Pembangunan Bandara IKN: Sebuah Tinjauan

Saat ini, pembangunan Bandara IKN telah mencapai penyelesaian landasan pacu atau runway sepanjang 1.025 meter dengan lebar 30 meter. Meskipun demikian, runway tersebut baru sebatas diuji coba dengan menggunakan pesawat kalibrasi jenis King Air tipe 200 PK CAO pada Minggu, 25 Agustus 2024. Hasil uji coba ini menunjukkan bahwa runway sudah memenuhi standar untuk pesawat kecil, namun masih belum memadai untuk pesawat berukuran lebih besar, seperti Boeing 737 yang sering digunakan dalam penerbangan kepresidenan.

Untuk dapat melayani penerbangan pesawat-pesawat besar, runway Bandara IKN harus diperpanjang hingga 2.200 meter. Basuki Hadimuljono mengungkapkan optimismenya bahwa perpanjangan runway ini akan selesai pada awal September 2024. "Mudah-mudahan tanggal 3 atau 4 September sudah mencapai 2.200 meter," ujar Basuki di Gedung Dhanapala, Jakarta, pada Selasa, 27 Agustus 2024.

Pembangunan Bandara IKN memang menjadi prioritas utama karena fungsinya yang sangat strategis. Tanpa bandara yang memadai, operasional pemerintahan di IKN akan sangat terbatas, terutama dalam hal mobilitas presiden dan pejabat tinggi lainnya. Selain itu, bandara ini juga diharapkan dapat menjadi titik awal bagi perkembangan ekonomi dan sosial di sekitar wilayah IKN, dengan adanya akses langsung dari dan ke berbagai wilayah di Indonesia maupun luar negeri.

 

Peran Vital Air Traffic Controller (ATC) dalam Kepindahan Presiden

Selain penyelesaian runway, Basuki juga menyoroti pentingnya pembangunan fasilitas Air Traffic Controller (ATC) atau pengendali lalu lintas udara. Fasilitas ATC adalah elemen kunci dalam operasional bandara, yang akan memastikan kelancaran dan keamanan penerbangan, khususnya untuk penerbangan kepresidenan yang akan sering terjadi setelah ibu kota resmi berpindah.

Fasilitas ATC berfungsi mengawasi dan mengatur seluruh pergerakan pesawat di udara dan di darat, mulai dari lepas landas hingga mendarat. Oleh karena itu, keberadaan dan kesiapan ATC di Bandara IKN tidak bisa dianggap remeh. Sebuah bandara tanpa fasilitas ATC yang memadai ibarat tubuh tanpa otak—tanpa arah dan rentan terhadap masalah.

Menurut Basuki, penyelesaian ATC adalah salah satu syarat utama yang harus dipenuhi sebelum Presiden Jokowi dapat pindah ke IKN. "Kalau itu selesai, Pak Presiden pindah," katanya menegaskan. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran ATC dalam menjamin bahwa bandara siap beroperasi secara penuh dan aman.

 

Pemindahan ASN: Menunggu Komando dari Menteri PANRB

Selain persiapan untuk kepindahan Presiden Jokowi, pemerintah juga tengah mempersiapkan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN. Namun, proses ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Kepindahan para ASN sangat bergantung pada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas. Meskipun berbagai fasilitas sedang dipersiapkan, keputusan akhir mengenai kapan dan bagaimana ASN akan dipindahkan ada di tangan Menteri PANRB.

Menurut Basuki, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan 14 tower hunian untuk ASN, di mana 10 hingga 12 tower di antaranya sudah siap huni lengkap dengan perabotannya. Namun, ini masih sebagian kecil dari total target 47 tower yang direncanakan. Pembangunan hunian ini dirancang untuk menampung ASN yang akan ditempatkan di IKN, dengan harapan bahwa mereka dapat tinggal dekat dengan tempat kerja mereka dan berkontribusi secara maksimal terhadap operasional pemerintahan di ibu kota baru.

Selain tower hunian, pemerintah juga tengah menyelesaikan pembangunan gedung perkantoran dengan konsep sharing office. Gedung-gedung ini akan digunakan oleh empat Kementerian Koordinator yang akan memimpin berbagai kementerian dan lembaga terkait di IKN. Gedung perkantoran ini dirancang setinggi 2-3 lantai dan diharapkan rampung secara bertahap pada September 2024.

Basuki menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur menjadi tanggung jawab pemerintah, sementara kepindahan ASN harus menunggu instruksi dari Menteri PANRB. "Kami ditugasi untuk penyiapan sarana dan prasarananya," ungkapnya. Pernyataan ini menekankan betapa pentingnya peran koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam memastikan kelancaran proses pemindahan ibu kota negara.

 

Tantangan-Tantangan dalam Pemindahan Ibu Kota

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN bukanlah tugas yang mudah. Ini adalah salah satu proyek infrastruktur terbesar yang pernah dihadapi Indonesia, dan tantangan yang muncul pun sangat kompleks. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa infrastruktur di IKN siap digunakan sebelum pemerintahan secara resmi beroperasi dari ibu kota baru tersebut.

Selain tantangan teknis, ada juga tantangan koordinasi antar berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Setiap keputusan yang diambil harus melalui proses yang cermat dan melibatkan banyak pihak. Misalnya, kepindahan Presiden Jokowi ke IKN sangat bergantung pada penyelesaian proyek Bandara IKN dan fasilitas pendukung lainnya. Sementara itu, kepindahan ASN ke IKN harus disesuaikan dengan kesiapan hunian dan gedung perkantoran yang sedang dibangun.

Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa IKN dapat memenuhi harapan sebagai pusat pemerintahan yang modern dan efisien. Kota ini direncanakan untuk menjadi kota yang ramah lingkungan dengan infrastruktur canggih yang dapat mendukung keberlanjutan pembangunan Indonesia. Pemerintah menghadapi tantangan besar untuk membangun kota ini dari nol dan memastikan bahwa semua elemen yang dibutuhkan ada di tempat dan siap digunakan saat ibu kota resmi pindah.

 

Manfaat yang Diharapkan dari Pemindahan Ibu Kota

Meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, ada banyak manfaat yang diharapkan dari pemindahan ibu kota ini. Pertama, pemindahan ini diharapkan dapat mengurangi beban Jakarta yang selama ini menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya Indonesia. Dengan memindahkan ibu kota ke IKN, diharapkan tekanan terhadap infrastruktur Jakarta dapat berkurang dan memberikan ruang bagi kota ini untuk mengatasi berbagai masalah perkotaan yang telah lama dihadapinya.

 

Kedua, pemindahan ibu kota juga diharapkan dapat mendorong pembangunan di wilayah-wilayah lain di Indonesia, khususnya di Kalimantan, tempat IKN berada. Dengan adanya pusat pemerintahan baru, diharapkan akan muncul berbagai peluang ekonomi baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu, pemindahan ini juga diharapkan dapat meningkatkan integrasi nasional dengan mendorong pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

Ketiga, IKN direncanakan sebagai kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, dengan menggunakan teknologi canggih untuk mendukung kehidupan perkotaan. Kota ini akan menjadi simbol dari komitmen Indonesia untuk masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dengan pemindahan ibu kota, diharapkan Indonesia dapat menunjukkan kepada dunia bahwa negara ini serius dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan berkomitmen untuk membangun kota-kota yang lebih berkelanjutan.

 

Dukungan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemindahan Ibu Kota

Salah satu aspek penting yang tidak boleh dilupakan dalam proses pemindahan ibu kota adalah dukungan dan partisipasi masyarakat. Pemerintah tidak bisa menjalankan proyek sebesar ini sendirian. Partisipasi aktif dari masyarakat, baik di Jakarta maupun di wilayah-wilayah lain di Indonesia, sangat dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan proyek ini.

Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pemindahan ibu kota. Ini dapat dilakukan melalui konsultasi publik, penyebaran informasi yang transparan, dan pembukaan saluran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami tujuan dan manfaat dari pemindahan ibu kota, serta memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan rencana yang ada.

Dukungan masyarakat juga sangat penting dalam memastikan keberlanjutan proyek ini. Sebagai warga negara, setiap individu memiliki peran dalam menjaga dan merawat infrastruktur yang dibangun. Dengan adanya dukungan penuh dari masyarakat, pemerintah dapat lebih mudah mencapai tujuan pemindahan ibu kota ini dan memastikan bahwa IKN dapat menjadi pusat pemerintahan yang efisien, modern, dan berkelanjutan.

 

Masa Depan Indonesia di Ibu Kota Nusantara

Pemindahan ibu kota negara ke IKN adalah langkah besar yang diharapkan membawa banyak manfaat bagi Indonesia. Namun, keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur di IKN, khususnya Bandara IKN yang menjadi kunci kepindahan Presiden Jokowi. Selain itu, kepindahan ASN ke IKN juga memerlukan kesiapan hunian dan gedung perkantoran yang memadai.

Meskipun tantangan yang dihadapi tidak sedikit, pemerintah optimis bahwa pemindahan ibu kota ini akan berjalan lancar dan membawa perubahan positif bagi Indonesia. Dengan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait, serta dukungan penuh dari masyarakat, pemindahan ibu kota ke IKN diharapkan dapat terwujud sesuai rencana dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. IKN tidak hanya akan menjadi pusat pemerintahan yang baru, tetapi juga simbol dari tekad Indonesia untuk terus maju dan berkembang dalam menghadapi tantangan global di abad ke-21.