Kebijakan Baru Pemindahan ASN ke IKN: Fokus pada Pegawai Lajang

  

Foto : Detik

Dalam langkah terbaru untuk mempersiapkan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), pemerintah telah memutuskan untuk memprioritaskan pegawai yang masih lajang. Langkah ini diumumkan oleh Asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Kompetensi SDM Aparatur Kementerian PANRB, Arizal, saat menghadiri acara ASN Festival 'Gerakan Bangun Nusantara' yang diadakan di Antara Heritage Center (AHC) Pasar Baru, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 3 Agustus 2024.

Arizal mengungkapkan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada hasil sidang rapat terbatas (ratas) yang baru-baru ini digelar. "Ada perkembangan terbaru. Waktu sidang ratas kemarin, arahannya yang pindah tahap awal mereka (ASN) yang masih lajang," ujarnya. Langkah ini diambil untuk menyesuaikan dengan kesiapan hunian dan fasilitas perkantoran di IKN. Bagi ASN yang sudah berkeluarga, untuk sementara waktu disarankan agar tidak membawa anggota keluarga mereka ke IKN.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, sebelumnya telah memaparkan tiga skema pemindahan ASN ke IKN yang disesuaikan dengan penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian. "Penapisan kelembagaan ini penting karena akan menggaransi terciptanya efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Kami sampaikan prioritas-prioritas pada opsi 179 unit eselon I pada 38 K/L, 91 unit eselon I pada 29 K/L, dan beberapa opsi lagi," jelas Anas di Istana Negara, Jakarta, pada 1 Juli 2024.

Anas juga menyebutkan bahwa ASN yang pindah pada tahap pertama akan mendapatkan tunjangan pionir yang besarannya sedang dalam tahap finalisasi bersama Menteri Keuangan. Di samping itu, pemerintah juga merencanakan rekrutmen CPNS dengan formasi khusus untuk penempatan di IKN. Rekrutmen ini akan diumumkan secara terbuka dalam waktu dekat. Pada tahap pertama, bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), telah ditetapkan 40.021 formasi CPNS di instansi pusat yang dialokasikan untuk penempatan di IKN.

"Perekrutan baru ini akan menjadi pegawai instansi pusat yang ditempatkan pada unit kerja yang berlokasi di IKN," tambah Anas. Dari total formasi tersebut, pemerintah memberikan afirmasi sebesar 5 persen untuk putra-putri terbaik Kalimantan Timur. Selain itu, ada juga opsi ketiga yaitu dengan melakukan mutasi pegawai dari pemerintah daerah (Pemda) di sekitar IKN. Proses mutasi ini dilakukan secara terbuka dan kompetitif, sehingga status kepegawaian pelamar yang lulus akan beralih menjadi Pegawai OIKN atau K/L di IKN.

Anas juga memaparkan progres terkait jumlah ASN yang akan pindah ke IKN berdasarkan ketersediaan hunian. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian PPN/Bappenas, terdapat 47 tower yang selesai dibangun hingga November 2024. Dari 47 tower tersebut, sebanyak 29 tower akan diisi oleh ASN, sementara sisanya akan ditempati oleh personel TNI/Polri.

Secara rinci, progres ketersediaan 29 tower yang akan dihuni oleh ASN adalah sebagai berikut: pada Juli 2024, sebanyak 8 tower dengan total 48 unit telah selesai dibangun. Pada September 2024, akan ada tambahan 14 tower dengan total 840 unit. Sementara itu, pada November 2024, akan ada tambahan 7 tower dengan total 420 unit. Setiap unit di dalam tower-tower ini akan dihuni oleh ASN. Untuk ASN yang belum berkeluarga, satu unit yang terdiri dari tiga kamar akan diisi oleh tiga ASN.

Secara keseluruhan, 47 menara rusun ASN-Hankam memiliki total 2.820 unit dengan tipe 98 m2 per unitnya. Pembangunan rusun terdiri atas 31 rusun untuk ASN dengan jumlah total 1.860 unit. Selain itu, terdapat juga rusun Hankam yang terdiri atas 7 rusun untuk personel Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN), serta 9 rusun untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dengan total 960 unit. Setiap tower memiliki ketinggian 12 lantai, dengan lantai 1 dan 2 dimanfaatkan untuk podium fasos/fasum seperti fitness center dan public space, sementara 10 lantai sisanya digunakan untuk hunian. Setiap unit disiapkan dengan tiga kamar tidur.

Sebagai contoh, Kemenkomarves pada September 2024 akan memiliki 43 unit hunian, dan pada November 2024 akan ada tambahan 17 unit hunian, sehingga totalnya menjadi 60 unit hunian. Kemendagri akan memiliki 70 unit hunian di bulan September dan tambahan 28 unit hunian pada bulan November.

Selain itu, Anas juga menyampaikan bahwa pemerintah telah membuat skenario terkait sistem kerja dan tempat kerja bagi ASN yang telah dibahas bersama Menteri PUPR. "Misalnya, ada empat gedung Kemenko. Di Kemenko 1 nanti akan berkantor berapa menteri, berapa jumlah eselon I-nya, sudah disampaikan data-datanya," kata Anas.

Deputi Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Alimudin, menambahkan bahwa pemerintah terus berupaya mempersiapkan berbagai kebutuhan dasar di IKN Nusantara, termasuk rusun bagi ASN yang akan dipindahtugaskan ke daerah tersebut.

Alimudin menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi ASN yang akan pindah ke IKN. Selain hunian, pemerintah juga tengah mempersiapkan berbagai fasilitas pendukung seperti infrastruktur jalan, layanan kesehatan, pendidikan, serta fasilitas umum lainnya. Hal ini untuk memastikan bahwa ASN yang pindah ke IKN dapat menjalankan tugasnya dengan optimal tanpa terkendala oleh kurangnya fasilitas penunjang.

Lebih lanjut, Arizal menyampaikan bahwa langkah ini juga bertujuan untuk mempercepat proses adaptasi ASN dengan lingkungan kerja baru di IKN. Dengan memprioritaskan pegawai lajang, pemerintah berharap proses penyesuaian dapat berjalan lebih cepat dan efektif. "Pegawai lajang lebih fleksibel dalam hal penyesuaian, sehingga diharapkan mereka dapat menjadi pionir yang membantu mempersiapkan kedatangan ASN lainnya," tambahnya.

Tidak hanya itu, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai program pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi ASN yang akan pindah ke IKN. Program ini mencakup pelatihan teknis, manajerial, serta pemahaman mengenai budaya dan lingkungan kerja baru di IKN. Dengan demikian, ASN yang pindah diharapkan dapat beradaptasi dengan cepat dan memberikan kontribusi optimal bagi kelancaran operasional pemerintahan di IKN.

Selain program pelatihan, pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan ASN yang akan pindah ke IKN. Tunjangan pionir yang sedang difinalisasi bersama Menteri Keuangan diharapkan dapat menjadi insentif bagi ASN yang bersedia pindah ke IKN. Tunjangan ini akan mencakup berbagai kebutuhan dasar, termasuk akomodasi, transportasi, serta kebutuhan sehari-hari lainnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Irwansyah, mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur di IKN terus berjalan sesuai jadwal. Hingga saat ini, berbagai proyek infrastruktur utama seperti jalan raya, jembatan, serta fasilitas umum lainnya sudah memasuki tahap akhir penyelesaian. "Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa semua infrastruktur pendukung siap digunakan sebelum ASN mulai pindah ke IKN," ujarnya.

Irwansyah juga menambahkan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan pembangunan infrastruktur di IKN untuk memastikan tidak ada kendala yang menghambat proses pemindahan ASN. "Kami akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa semua kebutuhan dasar ASN terpenuhi dengan baik," tambahnya.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah juga berencana untuk melakukan sosialisasi secara intensif kepada ASN mengenai rencana pemindahan ke IKN. Sosialisasi ini akan mencakup berbagai informasi penting terkait proses pemindahan, fasilitas yang disediakan, serta berbagai kebijakan yang harus dipatuhi oleh ASN yang akan pindah ke IKN. Dengan demikian, diharapkan ASN memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai proses pemindahan dan dapat mempersiapkan diri dengan baik.

Selain itu, pemerintah juga membuka saluran komunikasi khusus bagi ASN yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai pemindahan ke IKN. Saluran ini akan memberikan berbagai informasi terkait proses pemindahan, fasilitas yang disediakan, serta berbagai kebijakan yang berlaku di IKN. ASN yang membutuhkan informasi tambahan dapat menghubungi saluran ini untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci.

Lebih jauh lagi, pemerintah juga mengundang partisipasi aktif dari berbagai pihak untuk mendukung suksesnya pemindahan ASN ke IKN. Baik dari kalangan swasta, akademisi, maupun masyarakat umum diharapkan dapat berkontribusi dalam proses ini. Dengan kerja sama yang baik dari berbagai pihak, diharapkan pemindahan ASN ke IKN dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi pembangunan Ibu Kota Nusantara.