BNPB Kerahkan Heli Waterbombing untuk Mengatasi Karhutla di Kalimantan Barat

  

Foto : Detik

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masih menetapkan status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) hingga akhir Oktober 2024. Status ini diberlakukan sejak 16 Juli 2024, mengingat ancaman kebakaran hutan dan lahan yang masih tinggi di wilayah tersebut.

Untuk meminimalisir dampak kebakaran hutan dan bencana kabut asap yang menyertainya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merespons permintaan Pemerintah Provinsi Kalbar dengan menurunkan sebuah helikopter waterbombing. Helikopter ini diharapkan dapat memperkuat upaya penanggulangan karhutla, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Daniel, Ketua Satgas Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat, menjelaskan bahwa penurunan helikopter waterbombing ini dilakukan berdasarkan permintaan dari Pemprov Kalbar yang telah berstatus siaga karhutla. "Sesuai permintaan Pemprov Kalbar, BNPB menurunkan bantuan berupa helikopter yang dapat melakukan patroli udara. Ini sangat penting karena banyak wilayah yang terdampak karhutla sulit dijangkau melalui jalur darat," ungkap Daniel pada hari Selasa, 13 Agustus 2024.

Walaupun hujan sudah mulai turun di berbagai wilayah Kalimantan Barat, upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan tetap dilakukan secara intensif. Menurut Daniel, status tanggap darurat masih diberlakukan di Kabupaten Kubu Raya, sementara wilayah Kalimantan Barat secara keseluruhan masih berada dalam status siaga karhutla dan kabut asap. “Pasca hujan yang kini mulai intensif, kami tetap mengantisipasi kemungkinan terjadinya karhutla. Tidak hanya patroli udara, patroli darat juga terus digencarkan,” jelasnya.

Posko-posko karhutla yang telah disiagakan di berbagai titik juga akan diaktifkan kembali. Posko ini bertujuan untuk memudahkan mobilitas petugas dalam menjangkau lokasi-lokasi yang berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan. Dengan demikian, respons terhadap titik-titik api dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif.

 

Upaya Terpadu dalam Penanggulangan Karhutla

Penggunaan helikopter waterbombing ini merupakan bagian dari strategi terpadu yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk BNPB dan Pemprov Kalbar, dalam menangani masalah karhutla yang kerap kali menjadi bencana tahunan di wilayah ini. Selain patroli udara, patroli darat juga diperkuat untuk memantau kondisi di lapangan secara langsung. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap potensi kebakaran dapat dideteksi lebih dini dan ditangani sebelum menyebar luas.

Helikopter waterbombing ini juga dilengkapi dengan kemampuan untuk menjangkau titik-titik api yang sulit diakses oleh tim darat. Ini sangat penting mengingat topografi wilayah Kalimantan Barat yang memiliki banyak daerah yang terpencil dan sulit dijangkau. Dengan adanya bantuan dari udara, diharapkan api dapat dipadamkan dengan lebih cepat dan mencegah penyebaran lebih lanjut yang bisa menyebabkan bencana kabut asap.

Selain itu, upaya pencegahan juga difokuskan pada edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan agar tidak terjadi kebakaran. Sosialisasi mengenai bahaya membakar lahan dan hutan serta sanksi hukum yang bisa dikenakan bagi pelaku pembakaran ilegal terus dilakukan. Edukasi ini dianggap penting karena sebagian besar kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh ulah manusia, baik disengaja maupun tidak.

 

Peran Aktif Masyarakat dalam Mencegah Karhutla

Selain dari pihak pemerintah dan lembaga terkait, masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam mencegah terjadinya karhutla. Keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam keberhasilan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berbagai program telah diluncurkan untuk melibatkan warga dalam upaya ini, termasuk pelatihan pemadaman kebakaran sederhana dan pemahaman tentang pentingnya menjaga hutan.

Posko-posko karhutla yang didirikan di berbagai titik juga diharapkan dapat menjadi pusat koordinasi antara pemerintah, tim penanggulangan bencana, dan masyarakat setempat. Dengan adanya posko ini, informasi terkait titik api dapat dengan cepat dilaporkan, dan tindakan pemadaman dapat segera dilakukan.

Di sisi lain, patroli udara yang dilakukan oleh helikopter waterbombing memungkinkan pemantauan yang lebih luas dan menyeluruh terhadap wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran. Informasi dari udara ini kemudian dapat disinergikan dengan patroli darat untuk memastikan bahwa setiap titik api dapat ditangani dengan cepat dan efektif.

 

Tantangan dalam Penanganan Karhutla

Meski berbagai upaya telah dilakukan, penanganan karhutla masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kondisi cuaca yang tidak menentu. Meskipun hujan telah mulai turun, intensitas dan distribusi hujan yang tidak merata menyebabkan beberapa wilayah masih rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu, faktor geografis juga menjadi kendala tersendiri. Banyaknya daerah terpencil yang sulit dijangkau, terutama ketika akses jalan terputus atau tidak layak digunakan, membuat tim penanggulangan bencana harus bekerja ekstra keras untuk menjangkau lokasi kebakaran.

Dukungan logistik juga menjadi aspek krusial dalam penanganan karhutla. Peralatan pemadam kebakaran, baik yang digunakan di darat maupun di udara, harus selalu dalam kondisi siap pakai. Selain itu, koordinasi antar berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat, perlu terus ditingkatkan agar upaya penanggulangan karhutla dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Dengan berbagai tantangan yang ada, komitmen semua pihak sangat diperlukan untuk menangani karhutla di Kalimantan Barat. BNPB bersama dengan Pemprov Kalbar terus berupaya melakukan langkah-langkah strategis, baik melalui patroli udara dengan helikopter waterbombing maupun patroli darat, untuk memastikan bahwa kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalisir.

Partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting dalam mendukung upaya pemerintah. Dengan kesadaran bersama dan tindakan preventif yang tepat, diharapkan kejadian karhutla dan dampak bencana kabut asap dapat ditekan, sehingga kehidupan masyarakat dapat berjalan normal tanpa ancaman dari bencana ini.