Basuki Ajukan Tambahan Dana Rp20,32 Triliun untuk Proyek IKN Tahun Depan

  

Foto : Kompas

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono kembali mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp20,32 triliun untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2025. Permintaan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada Kamis, 28 Agustus. Basuki mengungkapkan harapannya agar Badan Anggaran DPR yang bernaung di bawah Komisi VI dapat menyetujui alokasi dana tambahan ini.

Menurut Basuki, anggaran yang saat ini diusulkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk proyek IKN sebesar Rp4,19 triliun jauh dari cukup. Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa Kementerian PUPR membutuhkan total anggaran sebesar Rp24,51 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN. Namun, dari jumlah tersebut, baru Rp4,19 triliun yang dialokasikan dalam pagu indikatif. "Jadi, masih ada kekurangan Rp20,32 triliun yang perlu segera diatasi," jelas Basuki.

Dalam kapasitasnya sebagai Menteri PUPR sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN, Basuki merinci kebutuhan tambahan anggaran tersebut. Dari Rp20,32 triliun yang diajukan, Rp13,82 triliun dialokasikan untuk Direktorat Jenderal Bina Marga, Rp6,25 triliun untuk Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan Rp250 miliar untuk Direktorat Jenderal Perumahan.

 

Rincian Alokasi Anggaran

Secara spesifik, Direktorat Jenderal Bina Marga memerlukan anggaran untuk beberapa proyek infrastruktur jalan tol di kawasan IKN. Proyek-proyek tersebut mencakup pembangunan Tol IKN Seksi 1A dan 1B yang menghubungkan Bandara Sepinggan dengan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam). Selain itu, anggaran juga dibutuhkan untuk pembangunan jalan bebas hambatan Seksi 5B, yakni segmen jembatan Pulau Balang hingga Simpang Riko. Tidak hanya itu, sebagian dari anggaran ini juga akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan bandara VVIP, khususnya pada sisi landasan udara.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Cipta Karya membutuhkan tambahan anggaran untuk membangun sejumlah gedung dan kawasan penting di IKN. Beberapa di antaranya termasuk pembangunan Basilika dan gereja, kantor kementerian koordinator, kantor Otorita IKN, dan Masjid Negara. Proyek-proyek ini dianggap krusial dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur publik di IKN yang baru.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Perumahan memerlukan anggaran tambahan untuk melanjutkan pembangunan hunian vertikal yang akan ditempati oleh anggota TNI. Selain itu, anggaran ini juga akan digunakan untuk pengadaan rumah dinas di 47 menara yang akan dihuni oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan personel pertahanan dan keamanan (Hankam).

Basuki berharap anggota Badan Anggaran DPR di Komisi V dapat memahami kebutuhan ini dan memberikan dukungan penuh untuk pengalokasian dana tambahan. Menurut informasi yang diterima Basuki, masih ada ruang fiskal yang memungkinkan presiden terpilih untuk mengalokasikan dana tersebut. "Mudah-mudahan anggota Banggar di Komisi V bisa memahami dan mendukung kekurangan anggaran ini, karena menurut informasi, masih ada ruang fiskal bagi presiden terpilih untuk mengalokasikannya," ungkap Basuki.

 

Realisasi Anggaran IKN Hingga Maret 2024

Secara terpisah, Basuki juga memberikan gambaran tentang penggunaan anggaran yang telah dialokasikan untuk pembangunan IKN hingga Maret 2024. Dalam penjelasannya, anggaran sebesar Rp35,45 triliun telah digunakan untuk berbagai proyek di IKN, yang dikelola oleh empat direktorat jenderal di Kementerian PUPR.

Dari total anggaran tersebut, Rp2,08 triliun dialokasikan untuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, yang digunakan untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air di kawasan IKN. Sementara itu, Rp16,67 triliun dialokasikan untuk Direktorat Jenderal Bina Marga, yang mengelola proyek-proyek pembangunan jalan tol dan infrastruktur transportasi lainnya.

Selain itu, Direktorat Jenderal Cipta Karya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp11,44 triliun. Dana ini digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur publik seperti gedung-gedung pemerintahan, fasilitas umum, dan tempat ibadah. Terakhir, Rp5,76 triliun dialokasikan untuk Direktorat Jenderal Perumahan, yang digunakan untuk pembangunan hunian vertikal dan rumah dinas bagi ASN, TNI, dan Hankam.

Dengan realisasi anggaran tersebut, Basuki menegaskan bahwa pembangunan IKN terus berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun, dia juga mengingatkan bahwa proyek ini membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar bisa diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

 

Tantangan Pembangunan IKN

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur merupakan proyek besar yang diinisiasi oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta. Proyek ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta yang semakin padat, tetapi juga untuk mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur.

Namun, proyek ini juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dari sisi pendanaan. Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan cukup untuk menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur yang diperlukan di IKN. Selain itu, koordinasi antar kementerian dan lembaga juga menjadi kunci dalam memastikan bahwa proyek ini dapat berjalan lancar.

Basuki menyadari tantangan-tantangan ini dan terus berupaya untuk mencari solusi terbaik. Salah satunya adalah dengan mengajukan tambahan anggaran kepada DPR agar proyek IKN dapat terus berjalan sesuai dengan rencana. Dia berharap bahwa dengan adanya dukungan dari Badan Anggaran DPR dan presiden terpilih, pembangunan IKN dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk menghadapi tantangan masa depan. Dengan dukungan anggaran yang memadai dan koordinasi yang baik antar kementerian dan lembaga, proyek ini diharapkan dapat menjadi simbol kemajuan dan keberlanjutan pembangunan di Indonesia.