Tantangan Pembiayaan Pemerintahan Prabowo: Program Makan Gratis dan IKN di Tengah Utang Mencapai Rp 800 Triliun

 

Pada tahun 2025, utang pemerintah yang akan jatuh tempo diperkirakan mencapai angka fantastis sebesar Rp 800 triliun. Jumlah ini menimbulkan kekhawatiran terkait kelangsungan dua program besar yang diusung oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yaitu program makan bergizi gratis dan kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

 

Utang Jatuh Tempo dan Penetapan Prioritas Program

Eisha M Rachbini, Direktur Program INDEF, mengungkapkan bahwa utang jatuh tempo pada tahun 2024 sudah mencapai Rp 400 triliun, dan jumlah tersebut akan meningkat menjadi Rp 800 triliun pada tahun 2025. Di tengah kondisi tersebut, presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki visi untuk melanjutkan pembangunan IKN serta menjalankan program makan bergizi gratis.

Eisha mencatat bahwa alokasi APBN 2024 untuk pembangunan IKN cukup signifikan, mencapai 16%. Dengan besarnya alokasi anggaran untuk berbagai program, Eisha menekankan pentingnya menetapkan prioritas yang jelas.

"Dengan banyaknya program yang direncanakan, kita harus menetapkan prioritas. Pembiayaan inovatif sangat dibutuhkan, tidak hanya untuk IKN, tetapi juga untuk semua program. Bagaimana kita memperkuat fiskal kita di masa depan?" ujarnya dalam sebuah diskusi publik yang diadakan di Jakarta pada Kamis (4/7/2024).

 

Mencari Sumber Pendanaan Alternatif

Eisha menambahkan bahwa untuk melanjutkan pembangunan IKN, perlu didorong dengan sumber pendanaan lain, seperti menarik investor. Namun, hingga saat ini, partisipasi investor dalam proyek IKN belum cukup signifikan untuk mengurangi beban anggaran APBN.

"Kita harus melihat dari segi pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan. Pembiayaan inovatif harus didorong, bukan hanya mengandalkan kemampuan pemerintah, tetapi juga melibatkan investor. Masalahnya, berapa banyak investor yang benar-benar tertarik pada IKN?" jelasnya.

 

Fokus pada Sektor Produktif

Sejalan dengan pendapat Eisha, Direktur Kolaborasi Internasional INDEF, Imaduddin Abdullah, menekankan bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian pada sektor-sektor yang produktif. Hal ini penting agar kesalahan-kesalahan masa lalu tidak terulang kembali.

"Kita harus melihat sejauh mana dana tersebut dapat diaplikasikan untuk membangun sektor-sektor yang lebih produktif. Ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah ke depan agar kesalahan masa lalu tidak terulang," ujarnya.

Imaduddin berpendapat bahwa pembangunan IKN yang masih mengandalkan anggaran APBN dapat mengorbankan program-program di sektor produktif. Ia menilai bahwa pemerintahan dalam lima tahun ke depan harus mampu mengelola fiskal untuk perencanaan program pembangunan skala besar seperti IKN.

"Sejak awal kita sudah mengatakan bahwa pembiayaan IKN akan banyak berasal dari dana swasta, tapi kenyataannya tidak demikian. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan fiskal dan pembiayaan program yang tidak kredibel dapat memberikan dampak negatif, tidak hanya pada kesehatan fiskal, tetapi juga pada kemampuan kita mengelola pembiayaan pembangunan yang lebih bermanfaat bagi perekonomian," tambahnya.

 

Menelaah Tantangan Fiskal dan Strategi Pembiayaan

Mengingat besarnya utang yang harus dilunasi, pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dihadapkan pada tantangan besar dalam mengelola fiskal negara. Alokasi anggaran yang efektif dan efisien menjadi kunci utama untuk menjalankan program-program yang telah direncanakan. Salah satu strategi yang bisa ditempuh adalah dengan memperkuat pembiayaan inovatif.

Pembiayaan inovatif mencakup berbagai mekanisme yang tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Kerja sama dengan sektor swasta, penerbitan obligasi, serta menarik investasi asing merupakan beberapa metode yang dapat diterapkan. Namun, tantangan terbesar adalah meyakinkan investor untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek besar seperti IKN.

 
Pembiayaan Inovatif: Kunci Keberlanjutan Proyek IKN

Eisha M Rachbini menekankan bahwa pembangunan IKN tidak boleh hanya bergantung pada APBN. Dalam jangka panjang, diperlukan sumber pendanaan alternatif yang dapat mendukung kelanjutan proyek tanpa membebani anggaran negara.

"Untuk melanjutkan pembangunan IKN, kita perlu mendorong partisipasi investor. Namun, hingga saat ini, minat investor belum cukup signifikan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk mencari cara agar investor tertarik dan mau berinvestasi di IKN," katanya.

 

Mengelola Fiskal dengan Bijak

Menurut Imaduddin Abdullah, pengelolaan fiskal yang bijak dan transparan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program-program pemerintah. Ia menekankan bahwa pemerintah harus belajar dari kesalahan masa lalu dan fokus pada pembangunan sektor-sektor yang produktif.

"Pemerintah harus memastikan bahwa dana yang ada digunakan untuk membangun sektor-sektor yang lebih produktif. Ini penting agar kesalahan masa lalu tidak terulang dan ekonomi dapat berkembang dengan lebih baik," ujarnya.

 

Program Makan Bergizi Gratis: Investasi Jangka Panjang

Selain pembangunan IKN, program makan bergizi gratis juga menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo Subianto. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak.

Namun, dengan kondisi utang yang besar, pelaksanaan program ini juga menghadapi tantangan tersendiri. Pemerintah perlu memastikan bahwa program makan bergizi gratis dapat berjalan dengan lancar tanpa mengorbankan sektor-sektor lain yang juga membutuhkan perhatian.

Dengan tantangan besar berupa utang jatuh tempo yang mencapai Rp 800 triliun pada tahun 2025, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka perlu menetapkan prioritas dalam menjalankan program-programnya. Pendanaan inovatif dan keterlibatan investor menjadi kunci untuk melanjutkan proyek IKN tanpa mengorbankan program makan bergizi gratis dan sektor produktif lainnya. Pengelolaan fiskal yang kredibel dan fokus pada sektor-sektor yang produktif akan menjadi tantangan besar bagi pemerintahan mendatang dalam memastikan keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.