Malaysia Tegas Menolak Klaim Maritim Filipina atas Wilayah Sabah

 

Foto : inilah.com/kosmo

Kisah sengketa perbatasan antara Malaysia dan Filipina kembali menghangat setelah Malaysia menyatakan dengan tegas penolakannya terhadap klaim baru perbatasan maritim Filipina. Pada Minggu, 7 Juli 2024, Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menegaskan bahwa Malaysia tidak akan tinggal diam menghadapi upaya Filipina yang berusaha mengganggu kedaulatan wilayahnya.

"Malaysia adalah negara berdaulat yang tidak akan membiarkan klaim sepihak atas wilayah kami," ujar Mohamad Hasan. Pernyataan ini dibuat sebagai tanggapan terhadap nota diplomatik yang diajukan oleh Filipina ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti dilaporkan oleh harian The Star.

Tindakan Manila ini terjadi setelah mereka mengumumkan kepada PBB niatnya untuk memperluas landas kontinen mereka, sambil tetap mengklaim bahwa negara bagian Sabah adalah bagian dari Filipina. Sebagai respons, Malaysia mengirimkan nota diplomatik kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada akhir bulan lalu, menolak klaim Filipina tersebut.

Filipina telah menyatakan haknya atas perluasan landas kontinen di wilayah Palawan Barat di Laut Cina Selatan, mendefinisikan wilayah dasar laut di mana mereka merasa memiliki hak kedaulatan dan eksklusif untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Klaim ini mencakup perbatasan laut yang menurut mereka melewati Sabah.

"Filipina, dalam notanya, mengklaim bahwa perbatasan laut mereka mencakup wilayah Sabah. Ini seolah-olah menyatakan bahwa Sabah adalah bagian dari Filipina," jelas Mohamad Hasan, yang dikenal dengan panggilan Tok Mat. Ia juga menekankan bahwa Sabah dan Sarawak telah resmi menjadi bagian dari Malaysia sejak beberapa dekade yang lalu dengan pengakuan resmi dari PBB.

"Kami adalah negara yang merdeka dan berdaulat, dan tidak ada pihak yang dapat mengklaim wilayah kami," tegasnya.

 

Latar Belakang Sengketa

Sengketa kepemilikan Sabah, yang terletak di ujung utara Pulau Kalimantan, berakar pada sejarah kolonial. Pada abad ke-19, Inggris menguasai wilayah ini yang dikenal sebagai Borneo Utara. Ketika Malaysia dibentuk pada tahun 1963, Sabah bergabung sebagai salah satu negara bagian dalam federasi baru tersebut. Namun, Filipina, yang mengklaim wilayah ini berdasarkan perjanjian dengan Kesultanan Sulu yang pernah menguasai bagian dari Sabah, tidak pernah mengakui penyerahan ini secara resmi.

Malaysia berpendapat bahwa penyerahan Sabah oleh Inggris adalah sah dan memiliki dasar hukum yang kuat. Namun, Filipina terus mempertahankan klaimnya dengan alasan bahwa Sabah adalah bagian dari wilayah Kesultanan Sulu, yang merupakan bagian dari Filipina.

 

Argumen Filipina dan Respons Malaysia

Klaim terbaru Filipina atas landas kontinen yang mencakup Sabah memicu reaksi keras dari Malaysia. Dalam nota diplomatik yang diajukan ke PBB, Malaysia menegaskan bahwa mereka tidak akan menerima klaim apa pun yang merongrong kedaulatan wilayahnya.

Manila telah mengajukan haknya atas perluasan landas kontinen di wilayah Palawan Barat di Laut Cina Selatan, mendefinisikan wilayah dasar laut di mana mereka merasa memiliki hak kedaulatan dan eksklusif untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Namun, Malaysia dengan tegas menolak klaim tersebut, menyatakan bahwa Sabah adalah bagian integral dari Malaysia dan bukan milik Filipina.

 

Implikasi dan Dampak Potensial

Sengketa ini tidak hanya meningkatkan ketegangan diplomatik antara kedua negara tetapi juga memiliki potensi untuk mempengaruhi stabilitas regional. Kedua negara memiliki kepentingan strategis dan ekonomi di wilayah Laut Cina Selatan, yang kaya akan sumber daya alam. Jika sengketa ini terus berlanjut, hubungan bilateral dan kerja sama regional antara Malaysia dan Filipina bisa terdampak secara negatif.

Malaysia telah berulang kali menyatakan bahwa mereka bersedia menyelesaikan sengketa ini melalui jalur diplomatik dan hukum internasional. Namun, mereka juga menegaskan bahwa kedaulatan wilayah mereka adalah harga mati yang tidak bisa dinegosiasikan.

 
Penegasan Kedaulatan Malaysia

Dalam pernyataannya, Menteri Luar Negeri Mohamad Hasan menegaskan bahwa Malaysia akan terus mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Sabah dan Sarawak, yang secara resmi menjadi bagian dari Malaysia sejak tahun 1963, diakui oleh PBB dan komunitas internasional.

"Kami akan melawan setiap klaim yang mencoba mengganggu integritas wilayah kami," tegasnya. "Sabah dan Sarawak adalah bagian integral dari Malaysia, dan kami akan mempertahankan hak-hak kami sesuai dengan hukum internasional."

 

Konteks Sejarah dan Kolonial

Latar belakang sejarah sengketa ini cukup kompleks. Pada abad ke-19, wilayah Borneo Utara berada di bawah kekuasaan Kesultanan Sulu sebelum diserahkan kepada Inggris melalui perjanjian. Inggris kemudian menguasai wilayah tersebut dan mengelolanya sebagai koloni. Ketika Malaysia dibentuk pada tahun 1963, Sabah bergabung sebagai salah satu negara bagian dalam federasi baru tersebut.

Namun, Filipina mengklaim bahwa perjanjian antara Kesultanan Sulu dan Inggris tidak menghapus hak historis mereka atas wilayah tersebut. Filipina mengajukan klaim resmi pada tahun 1962, setahun sebelum pembentukan Malaysia, dengan alasan bahwa Sabah adalah bagian dari wilayah Filipina berdasarkan hak historis Kesultanan Sulu.

 

Upaya Penyelesaian Diplomatik

Selama beberapa dekade, kedua negara telah mencoba menyelesaikan sengketa ini melalui berbagai cara, termasuk diplomasi, tindakan hukum, dan dialog bilateral. Namun, upaya tersebut belum berhasil mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.

Malaysia selalu menekankan bahwa mereka terbuka untuk dialog dan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum internasional. Namun, mereka juga menegaskan bahwa klaim Filipina tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan bahwa kedaulatan Malaysia atas Sabah tidak dapat diganggu gugat.

 

Tantangan dan Kesulitan

Menyelesaikan sengketa ini tidaklah mudah. Ada banyak faktor yang mempengaruhi, termasuk politik dalam negeri kedua negara, sentimen nasionalis, dan kepentingan strategis di wilayah Laut Cina Selatan. Selain itu, ada juga tantangan dalam menginterpretasikan perjanjian-perjanjian lama dan hukum internasional yang terkait dengan sengketa ini.

Filipina telah mencoba berbagai cara untuk memperkuat klaimnya, termasuk mengajukan kasus ke Mahkamah Internasional dan PBB. Namun, Malaysia dengan tegas menolak klaim tersebut dan menyatakan bahwa mereka akan melindungi kedaulatan wilayahnya dengan segala cara yang diperlukan.

 

Pandangan Internasional

Komunitas internasional telah mengamati sengketa ini dengan seksama, terutama karena melibatkan dua negara penting di kawasan Asia Tenggara. Stabilitas dan keamanan regional menjadi perhatian utama, mengingat potensi dampak sengketa ini terhadap hubungan diplomatik dan ekonomi di kawasan tersebut.

Banyak negara dan organisasi internasional telah menyerukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa ini melalui dialog damai dan hukum internasional. Mereka menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Laut Cina Selatan yang strategis.

 

Masa Depan Sengketa

Masa depan sengketa ini masih belum jelas. Kedua negara memiliki posisi yang tegas dan tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mengalah. Namun, ada harapan bahwa melalui dialog dan negosiasi yang konstruktif, solusi damai dapat dicapai.

Malaysia telah menegaskan bahwa mereka akan terus mempertahankan kedaulatan wilayahnya dan tidak akan menerima klaim apa pun yang mencoba mengganggu integritas nasionalnya. Di sisi lain, Filipina juga tetap gigih dalam mempertahankan klaimnya atas Sabah.

Sengketa perbatasan maritim dan kepemilikan Sabah antara Malaysia dan Filipina adalah isu yang kompleks dan berlarut-larut. Meskipun upaya diplomatik telah dilakukan, ketegangan tetap ada dan berpotensi mempengaruhi stabilitas regional. Malaysia menegaskan komitmennya untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya dan siap melawan segala bentuk klaim yang merongrong integritas nasionalnya.

Dengan latar belakang sejarah yang panjang dan kepentingan strategis di wilayah Laut Cina Selatan, sengketa ini memerlukan pendekatan yang hati-hati dan upaya bersama untuk mencapai solusi damai. Sementara itu, Malaysia dan Filipina harus terus berupaya menjaga hubungan baik dan bekerja sama untuk memastikan stabilitas dan keamanan di kawasan ini.