PKS Kritisi Pelaksanaan Upacara HUT RI di IKN: Urgensi Istana Baru Dipertanyakan

 

Foto : TrenAsia

Dalam beberapa bulan terakhir, rencana pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia pada 17 Agustus di Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur telah menjadi topik perdebatan hangat. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu pihak yang paling vokal dalam mengkritisi keputusan ini. Juru bicara PKS, Muhammad Iqbal, menyuarakan keprihatinannya terhadap keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai terlalu memaksakan kehendak untuk menggelar upacara di lokasi yang belum sepenuhnya siap.

 

Proyek Megaproyek IKN: Perspektif PKS

Iqbal menyatakan bahwa pembangunan istana baru di IKN bukanlah prioritas mendesak yang harus dikejar oleh pemerintahan saat ini. Menurutnya, ada banyak isu yang lebih mendesak dan memerlukan perhatian segera, seperti penurunan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa dan pengurangan tingkat pengangguran. "Membuat istana itu besar pasak daripada tiang, karena masyarakat banyak yang masih menghadapi masalah," ujarnya dalam talkshow Overview Tribunnews pada Kamis, 6 Juni 2024.

Ia mengusulkan agar Presiden Jokowi tidak memaksakan pelaksanaan upacara HUT RI di IKN dalam masa jabatannya yang akan segera berakhir. "Pak Jokowi tanda tangan saja prasasti, saya kira selesai," tambahnya. Iqbal menekankan bahwa megaproyek IKN perlu dievaluasi kembali oleh pemerintahan selanjutnya untuk memastikan apakah proyek tersebut masih relevan dan sesuai dengan kebutuhan negara saat ini.

Tidak hanya PKS yang mengkritik rencana ini. Anggota Komisi V DPR RI dari fraksi PDIP, Sri Rahayu, juga menyuarakan keraguannya terhadap kesiapan IKN untuk menyelenggarakan upacara HUT RI pada Agustus mendatang. Dalam rapat kerja bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang juga Plt Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, Sri mengungkapkan bahwa Komisi V belum mendapatkan gambaran detail mengenai perkembangan pembangunan IKN. "Kita di Komisi V ini tidak pernah tahu gambarannya seperti apa sampai detik ini, kita tahunya dari media. Tolonglah barangkali kita diberikan gambaran lewat slide-nya," kata Sri di Ruang Rapat Komisi V DPR, Senayan.

Sri menambahkan bahwa dirinya merasa pesimistis IKN bisa dimanfaatkan pada Agustus mendatang. "Yakinkah, kalau ditanya yakinkah kita bisa memanfaatkan pada bulan Agustus pasti jawabnya eksekutif pasti yakin," ucapnya. Dia meminta Menteri Basuki untuk memberikan penjelasan lebih detail mengenai perkembangan pembangunan IKN agar Komisi V bisa memahami situasi yang sebenarnya.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa tidak ada perubahan terkait rencana peringatan kemerdekaan Indonesia yang akan tetap dilaksanakan di IKN. "Kalau untuk upacara saya kira Pak Mensesneg punya skenario, simulasinya besok akan kita lakukan," ujar Basuki. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan segera melakukan simulasi upacara untuk memastikan semua persiapan berjalan sesuai rencana.

Di sisi lain, politisi Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai bahwa pembangunan proyek IKN sejauh ini masih sesuai target. Mundurnya Bambang Susantono dari jabatan Kepala Otorita IKN diyakini tidak akan berpengaruh pada penyelesaian IKN. "Selama ini apa yang sudah dikerjakan oleh otoritas tersebut sudah sesuai dengan target yang ditentukan oleh pemerintah," kata Ahmad Doli, yang juga anggota Komisi II DPR. Ahmad Doli menegaskan bahwa agenda upacara HUT RI pada 17 Agustus mendatang akan menjadi momen penting untuk memastikan kelancaran pemindahan Ibu Kota Negara dan keberlanjutan proyek IKN. "Kita harus memastikan bahwa semua berjalan sesuai rencana dan target, demi suksesnya pemindahan Ibu Kota Negara," tandasnya.

 

Presiden Joko Widodo terus mendorong proyek pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur, termasuk mengundang investor dari berbagai sektor untuk mendukung pembangunan ini. Awal pekan ini, Jokowi kembali ke IKN untuk peletakan batu pertama pembangunan tahap VI yang dihadiri para investor dari berbagai sektor.

Jokowi mengungkapkan bahwa investasi di IKN adalah langkah strategis untuk mendukung visi Indonesia ke depan. "Nusantara ini adalah masa depan Indonesia dan investasi di IKN adalah membeli masa depan," kata Presiden. Otorita IKN mencatat bahwa total investasi di IKN sudah mencapai Rp51,35 triliun. Pada peletakan batu pertama tahap VI, lima badan usaha di sektor pendidikan dan riset serta tiga badan usaha di sektor pendukung turut berpartisipasi dengan total investasi terealisasi Rp1,75 triliun.

Pelaksanaan upacara HUT RI di IKN Nusantara pada 17 Agustus mendatang tidak hanya menjadi simbol kemajuan pembangunan ibu kota baru, tetapi juga menandakan komitmen pemerintah terhadap proyek jangka panjang ini. Namun, perbedaan pandangan tentang urgensi dan kesiapan IKN menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi.

 

Pendapat PKS: Proyek IKN Perlu Dikaji Ulang

PKS menilai bahwa pembangunan istana baru di IKN bukanlah hal yang mendesak. Menurut Muhammad Iqbal, pemerintah saat ini harus lebih fokus pada isu-isu yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Misalnya, upaya penurunan biaya pendidikan dan pengurangan tingkat pengangguran. Iqbal menekankan bahwa pembangunan istana baru hanya akan membebani anggaran negara tanpa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas.

Ia juga menyarankan agar pemerintahan Jokowi tidak memaksakan kehendak untuk menggelar upacara HUT RI di IKN dalam masa jabatannya. Menurutnya, langkah ini bisa dianggap sebagai bentuk ambisi pribadi yang tidak mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Iqbal mengusulkan agar Jokowi cukup meresmikan pembangunan IKN dengan penandatanganan prasasti, tanpa harus menggelar upacara besar yang memerlukan persiapan ekstra.

Di sisi lain, pemerintah berpendapat bahwa pembangunan IKN adalah langkah strategis untuk mendukung visi Indonesia ke depan. Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa investasi di IKN merupakan bentuk investasi masa depan yang akan membawa banyak manfaat bagi Indonesia. Ia meyakini bahwa pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur akan mengurangi beban Jakarta yang sudah terlalu padat dan menghadapi berbagai masalah, mulai dari banjir hingga kemacetan lalu lintas.

 

Pemerintah mencatat bahwa total investasi di IKN sudah mencapai Rp51,35 triliun, dengan kontribusi dari berbagai sektor. Awal pekan ini, Jokowi kembali ke IKN untuk peletakan batu pertama pembangunan tahap VI, yang dihadiri oleh para investor dari sektor pendidikan dan riset serta sektor pendukung lainnya. Investasi ini diharapkan dapat mendorong pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung di IKN sehingga dapat siap digunakan pada waktu yang ditargetkan.

Meski demikian, pembangunan IKN tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa semua pembangunan berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan. Pemerintah harus memastikan bahwa infrastruktur dan fasilitas di IKN siap digunakan pada saat upacara HUT RI mendatang. Ini termasuk persiapan logistik, transportasi, serta akomodasi bagi para tamu undangan yang akan hadir.

Selain itu, pemerintah juga harus menghadapi kritik dan skeptisisme dari berbagai pihak. Banyak yang menilai bahwa pembangunan IKN terlalu dipaksakan dan tidak mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Mereka berpendapat bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus pada masalah-masalah yang lebih mendesak, seperti kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi di daerah-daerah tertinggal.

Debat tentang pelaksanaan upacara HUT RI di IKN Nusantara menggarisbawahi perbedaan pandangan antara urgensi proyek pembangunan ibu kota baru dan prioritas kebutuhan masyarakat saat ini. Sementara PKS dan beberapa anggota DPR RI menilai pembangunan istana baru belum mendesak, pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan rencana tersebut sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk masa depan Indonesia.

Proyek IKN terus berjalan dengan dukungan investasi signifikan, meskipun tantangan dan skeptisisme tetap ada. Upacara HUT RI di IKN pada 17 Agustus mendatang akan menjadi momen krusial yang diharapkan dapat menunjukkan kemajuan dan kesiapan ibu kota baru ini. Bagi pemerintah, ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa proyek IKN dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi Indonesia.

Pada akhirnya, keberhasilan proyek IKN akan sangat tergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya yang ada, serta respons terhadap kritik dan masukan dari berbagai pihak. Jika berhasil, IKN Nusantara bisa menjadi simbol kemajuan dan kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, jika gagal, proyek ini bisa menjadi beban besar bagi anggaran negara dan meninggalkan jejak panjang ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Ke depan, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi besar ini.