Pengusiran dan Pembakaran Rumah: Nasib Suku Bajau Laut di Sabah

Pihak berwenang di Malaysia telah melakukan pengusiran terhadap lebih dari 200 warga Suku Bajau Laut yang bermukim di pesisir Sabah. Langkah ini diambil dengan alasan peningkatan keamanan dan pencegahan kejahatan lintas batas. Meskipun demikian, tindakan ini telah memicu kontroversi dan kecaman, terutama dari organisasi hak asasi manusia yang menyoroti perlakuan terhadap etnis minoritas di Malaysia.

 

Latar Belakang Suku Bajau Laut

Suku Bajau Laut adalah kelompok etnis yang dikenal hidup berpindah-pindah di wilayah perairan Asia Tenggara, terutama di daerah sekitar Laut Sulu dan Celebes. Mereka dikenal dengan sebutan "Gipsi Laut" karena gaya hidup mereka yang nomaden, tinggal di rumah-rumah panggung yang didirikan di atas laut. Suku ini telah menetap di wilayah tersebut selama berabad-abad, termasuk di Distrik Samporna, yang terletak di ujung timur laut Kalimantan dan berbatasan langsung dengan Filipina Selatan.

 

Pengusiran di Sabah

Foto : Kompas

Baru-baru ini, pihak berwenang Malaysia memutuskan untuk mengusir Suku Bajau Laut dari rumah-rumah mereka di pesisir Sabah. Menteri Pariwisata, Kebudayaan, dan Lingkungan Hidup Sabah, Christina Liew, menyatakan bahwa tindakan ini diperlukan untuk menegakkan kedaulatan hukum dan mengendalikan aktivitas ilegal. Aktivitas tersebut termasuk penangkapan ikan tanpa izin, pendirian bangunan ilegal, dan penggarapan lahan tanpa izin di kawasan yang dikendalikan oleh Sabah Parks, sebuah badan konservasi alam milik pemerintah.

Liew mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan pemberitahuan kepada 273 warga Bajau Laut pada bulan sebelumnya. Setelah itu, dalam rentang waktu Selasa hingga Kamis pekan ini, sebanyak 138 bangunan telah dihancurkan di sekitar Taman Laut Tun Sakaran, yang merupakan salah satu destinasi wisata terkenal dengan lokasi penyelamannya yang menakjubkan.

 

Dampak Terhadap Suku Bajau Laut

Pengusiran ini berdampak signifikan terhadap Suku Bajau Laut. Lebih dari 500 warga Bajau Laut kehilangan tempat tinggal mereka setelah rumah-rumah mereka dibongkar dan dibakar oleh petugas. Suku Bajau Laut yang selama ini hidup tanpa dokumen resmi kewarganegaraan, kini menghadapi ketidakpastian masa depan. Status mereka yang dianggap sebagai imigran ilegal oleh pemerintah Malaysia menambah kompleksitas situasi ini.

 

Respons dari Organisasi HAM

Organisasi hak asasi manusia, seperti Pusat Komas, telah mengecam tindakan ini dan mendesak pemerintah negara bagian untuk memberikan solusi yang lebih manusiawi. Mereka menyerukan agar pemerintah menyediakan tempat tinggal alternatif bagi warga Bajau Laut serta menyelesaikan masalah dokumen kewarganegaraan mereka. Pernyataan dari Pusat Komas menekankan bahwa pengusiran paksa ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai perlakuan terhadap etnis minoritas di Malaysia.

Tindakan pengusiran ini tidak lepas dari kontroversi. Banyak pihak yang melihat bahwa langkah ini dilakukan tanpa mempertimbangkan hak-hak dasar warga Bajau Laut. Kritikus berargumen bahwa pemerintah seharusnya mencari solusi yang lebih berkelanjutan dan manusiawi, seperti memberikan bantuan perumahan dan menyelesaikan masalah kewarganegaraan, daripada sekadar melakukan pengusiran paksa.

 

Upaya Penegakan Hukum dan Konservasi

Di sisi lain, pemerintah Sabah berpendapat bahwa tindakan ini diperlukan untuk menjaga ketertiban dan melindungi kawasan konservasi. Sabah Parks, sebagai badan konservasi, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan di kawasan tersebut tidak merusak lingkungan dan ekosistem laut yang rapuh. Namun, upaya penegakan hukum ini harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan komunitas yang telah lama tinggal di sana.

Nasib Suku Bajau Laut kini berada di persimpangan. Mereka menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan cara hidup tradisional mereka sambil beradaptasi dengan perubahan yang dipaksakan oleh pemerintah. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk organisasi internasional, sangat penting untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan akses terhadap layanan dasar.

Pengusiran ratusan warga Suku Bajau Laut dari pesisir Sabah mencerminkan konflik antara upaya penegakan hukum dan konservasi dengan hak asasi manusia dan perlakuan terhadap etnis minoritas. Situasi ini menuntut pendekatan yang lebih seimbang dan solutif dari pemerintah Malaysia untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak dapat diakomodasi tanpa mengorbankan hak-hak dasar warga Bajau Laut.

 Melalui kerja sama dan dialog yang konstruktif, diharapkan solusi yang adil dan berkelanjutan dapat ditemukan bagi komunitas Bajau Laut yang telah lama menjadi bagian integral dari warisan budaya dan sejarah kawasan ini.

Next Post Previous Post