Pemprov Kalbar Berkomitmen Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran

 

Foto : Kalbarprov

Pontianak, Kalimantan Barat - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Harisson, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan keuangan daerah. Upaya ini bertujuan agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat luas.

 

Terima Kasih atas Bimbingan BPK-RI

Dalam rapat paripurna ke-8 tahun 2024 yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Harisson menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Tim Audit BPK-RI telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas arahan dan bimbingan dari Tim Audit BPK-RI selama proses pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2023. Dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, kami akan konsisten untuk taat aturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab,” ujar Harisson.

 

Komitmen untuk Perbaikan Pengelolaan Keuangan

Lebih lanjut, Harisson menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan mulai dari tahap penganggaran, penatausahaan, hingga penyusunan laporan keuangan. Pengelolaan barang milik daerah juga menjadi fokus penting dalam perbaikan ini. Harisson menjelaskan bahwa pihaknya telah menyusun rencana aksi keuangan daerah dan berharap BPK dapat terus memberikan bimbingan agar pelaksanaan rencana aksi tersebut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

“Kami telah menyusun rencana aksi keuangan daerah dan berharap BPK dapat terus membimbing dan mengarahkan pelaksanaan rencana aksi ini agar sesuai rekomendasi, sehingga tindak lanjut hasil audit dapat selesai tepat waktu,” jelasnya.

Harisson menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk menyajikan informasi dalam LKPD yang bermanfaat bagi pengambilan kebijakan dan memberikan manfaat lebih luas bagi para stakeholder, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.

 

Pengawasan yang Ketat

Sebagai kepala daerah, Harisson berjanji akan terus memantau perbaikan yang dilakukan oleh para kepala perangkat daerah dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Langkah-langkah perbaikan yang nyata diharapkan dapat memastikan bahwa setiap sumber daya yang dikelola pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.

“Sebagai kepala daerah, saya akan terus memonitor perbaikan yang dilakukan oleh para kepala perangkat daerah dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Langkah perbaikan harus nyata, sehingga setiap sumber daya yang dikelola pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat,” katanya.

 

Penghargaan WTP dari BPK

Prestasi gemilang diraih Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas LKPD Tahun 2023. Prestasi ini mencerminkan komitmen kuat Pemprov Kalbar terhadap transparansi anggaran dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

 

BPK: Pemeriksaan untuk Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam kesempatan yang sama, Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK, Laode Nusriadi, menjelaskan bahwa pemeriksaan LKPD oleh BPK setiap tahun merupakan kewajiban yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

“Komitmen BPK adalah memastikan setiap sen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dipertanggungjawabkan secara jelas dan transparan. Ini bukan hanya untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pengelolaan keuangan negara,” kata Laode.

 

Masalah yang Memerlukan Perhatian

Namun demikian, Laode juga menyoroti beberapa masalah yang memerlukan perhatian segera. Beberapa di antaranya adalah pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN yang tidak sesuai ketentuan, pengelolaan dana pembiayaan beasiswa pendidikan (PBP) dan dana BOS yang tidak sesuai ketentuan, pengelolaan belanja hibah yang belum sesuai ketentuan, serta kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pada 89 paket belanja modal di enam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

 

Laode berharap permasalahan tersebut segera ditindaklanjuti. “Hal ini dapat menjadi titik tolak bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan jajarannya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, serta mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan,” sebutnya.

 

Rencana Aksi dan Implementasi

Menyikapi berbagai tantangan dan rekomendasi yang diberikan BPK, Harisson menegaskan bahwa Pemprov Kalbar telah merancang rencana aksi untuk mengatasi setiap temuan dan memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Implementasi rencana aksi ini akan diawasi secara ketat oleh Harisson dan timnya, dengan tujuan agar setiap upaya perbaikan benar-benar berdampak positif dan signifikan.

“Kami bertekad untuk menjadikan setiap temuan BPK sebagai pembelajaran dan pijakan dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah. Tidak hanya sekedar memenuhi rekomendasi, tetapi juga meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan secara keseluruhan,” tegas Harisson.

 

Dukungan untuk Peningkatan Kesejahteraan

Komitmen Pemprov Kalbar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih baik, diharapkan program-program pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kalimantan Barat.

“Kami berkomitmen untuk menggunakan setiap rupiah dari anggaran dengan bijak dan bertanggung jawab, agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Dengan dukungan dari BPK dan seluruh stakeholder, kami optimis dapat mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil,” ujar Harisson.

 

Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder

Harisson juga mengajak seluruh masyarakat dan stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal dan mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Partisipasi aktif dari semua pihak sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Keterlibatan masyarakat dan stakeholder dalam pengawasan pengelolaan keuangan sangat penting. Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal penggunaan anggaran daerah agar benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.

 

Harapan ke Depan

Dengan berbagai upaya yang dilakukan, Harisson berharap agar kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat meningkat. Dia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, serta berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil.

“Harapan kami, dengan berbagai upaya perbaikan yang dilakukan, masyarakat dapat melihat dan merasakan perubahan yang positif. Kami akan terus berkomitmen untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, demi kesejahteraan bersama,” pungkas Harisson.

Dengan tekad dan komitmen yang kuat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat optimis dapat mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Upaya ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.