Kebingungan Pengusaha Hotel Terhadap Konsep Proyek IKN: Menggali Kejelasan Pemerintah dan Implikasinya

 

Sekretaris Jenderal Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran, baru-baru ini mengungkapkan kekhawatirannya terkait rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Dalam sebuah wawancara dengan CNBC Indonesia pada tanggal 5 Juni 2024, Maulana menyoroti ketidakjelasan tujuan utama proyek ini. Apakah IKN akan berfungsi sebagai pusat pemerintahan baru atau sebagai kota destinasi wisata baru? Pertanyaan ini menjadi fokus utama bagi para pelaku usaha, terutama di sektor perhotelan dan restoran, yang merasa kebingungan dan cemas tentang arah dan dampak proyek tersebut.

 

Menyoroti Ketidakjelasan Pemerintah

Maulana Yusran dengan tegas meminta pemerintah untuk memberikan kejelasan terkait tujuan utama pembangunan IKN. Menurutnya, hingga saat ini, pemerintah belum secara gamblang menyatakan apakah IKN akan berfungsi sebagai pusat pemerintahan baru atau sebagai kota destinasi yang menarik wisatawan. "Pemerintah harus jelas dulu. IKN ini sebetulnya tujuan dibangun untuk apa? Apakah ingin membuat sebuah destinasi baru atau ibu kota negara baru? Yang mana ini dibangun agar pemerintahan itu terpusat di satu tempat, sehingga mengurangi kemacetan juga yang sudah overload di Jakarta. Itu kan harus dijelasin," ujar Maulana dengan nada penuh harap.

 

Fokus atau Tersesat dalam Ambisi?

Maulana menyoroti potensi ketidakfokusan pemerintah jika IKN dibangun dengan konsep objek wisata dan berbagai fasilitas atraksi. Ia menilai, pemerintah mungkin tidak sepenuhnya berfokus pada tujuan utama pembangunan ibu kota baru jika terlalu banyak menambahkan elemen wisata. Ia memberikan contoh Malaysia dengan Putrajayanya, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan tanpa ada embel-embel sebagai destinasi wisata. "Saya contohkan lah di Malaysia, bahwa pusat pemerintahannya ada di Putrajaya. Tapi kan itu mereka memang tempat pemerintahan saja, tidak menjadi satu destinasi baru, melainkan hanya menjadi tempat pusat kegiatan pemerintah saja," jelasnya.

Maulana menekankan bahwa dengan mengadopsi pendekatan yang sama, Indonesia bisa memastikan fokus pada fungsi utama IKN sebagai pusat pemerintahan, tanpa perlu terlalu banyak menambahkan elemen tambahan yang bisa mengalihkan perhatian dari tujuan utama.

 

Dampak pada Pelaku Usaha di Jakarta

Jika pemerintah memutuskan untuk menjadikan IKN sebagai kota destinasi baru, hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran bagi para pelaku usaha di Jakarta. Menurut Maulana, pasar yang saat ini ada di Jakarta mungkin akan berkurang jika banyak aktivitas dan atraksi dipindahkan ke IKN. "Jika IKN itu disiapkan dengan segala fasilitas yang bisa menampung berbagai macam atraksi. Nah ini yang mesti hati-hati, makanya kita harus tahu masterplan dari pemerintah membangun IKN, apakah sekedar ibu kota negara, atau mempersiapkan destinasi menjadi suatu yang ditunggu-tunggu," ujarnya.

Maulana menegaskan bahwa kejelasan mengenai masterplan IKN sangat penting agar para pelaku usaha dapat mempersiapkan strategi bisnis mereka dengan tepat. Tanpa kejelasan tersebut, para pelaku usaha berada dalam ketidakpastian yang bisa mengganggu perencanaan dan perkembangan bisnis mereka.

 

Perlunya Masterplan yang Jelas

Maulana menekankan pentingnya pemerintah memberikan penjelasan yang konkret dan terperinci mengenai masterplan pembangunan IKN. Kejelasan ini, menurutnya, sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat memahami dan mendukung proyek ini dengan baik. "IKN ini mau dibawa ke mana? Apakah dijadikan suatu destinasi atau cuma menjadi ibu kota negara untuk pusat pemerintahan saja?" tanyanya.

Ia menambahkan bahwa keputusan untuk menjadikan IKN sebagai destinasi wisata atau pusat pemerintahan akan mempengaruhi struktur dan dinamika ekonomi di Indonesia. Jika IKN menjadi kota destinasi, akan ada kebutuhan untuk mengembangkan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung sektor pariwisata. Sebaliknya, jika IKN difokuskan sebagai pusat pemerintahan, maka pembangunan akan lebih terfokus pada infrastruktur administratif dan layanan publik.

 

Implikasi Ekonomi dan Sosial

Maulana juga mengingatkan bahwa keputusan terkait konsep pembangunan IKN akan memiliki implikasi yang luas, tidak hanya bagi pelaku usaha di Jakarta, tetapi juga bagi masyarakat luas. Pembangunan IKN sebagai kota destinasi bisa menarik investasi besar di sektor pariwisata, namun juga bisa menggeser pusat ekonomi dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Hal ini bisa berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi di Jakarta dan perubahan dinamika sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.

Lebih lanjut, Maulana menggarisbawahi pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan IKN. Menurutnya, proyek besar seperti ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat setempat, dan pelaku usaha. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan IKN berjalan lancar dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

 

Menghadapi Tantangan dan Peluang

Maulana Yusran menyadari bahwa pembangunan IKN adalah proyek ambisius yang membawa tantangan dan peluang. Jika dilakukan dengan baik, proyek ini bisa menjadi contoh sukses pembangunan kota baru di Indonesia. Namun, tanpa perencanaan yang jelas dan koordinasi yang baik, proyek ini bisa menghadapi berbagai hambatan dan kritik.

Dalam konteks ini, Maulana menekankan bahwa kejelasan konsep dan tujuan pembangunan IKN adalah kunci untuk keberhasilan proyek ini. Ia juga mengingatkan bahwa pelaku usaha perlu dilibatkan dalam proses perencanaan agar mereka dapat beradaptasi dan berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan tersebut.

Menurut Maulana, jika IKN diarahkan sebagai destinasi wisata, maka pengusaha di sektor perhotelan dan restoran dapat mempersiapkan investasi dan layanan yang sesuai untuk menarik wisatawan. Namun, jika IKN difokuskan sebagai pusat pemerintahan, maka pengusaha dapat menyesuaikan layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan pegawai negeri dan sektor publik. Kedua scenario ini membutuhkan strategi yang berbeda, sehingga kejelasan dari pemerintah sangat diperlukan.

 
Menyongsong Masa Depan IKN

Menjelang masa depan yang diimpikan untuk IKN, Maulana Yusran berharap pemerintah segera memberikan penjelasan yang diperlukan agar semua pihak dapat menyesuaikan diri dan mendukung proyek tersebut dengan baik. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan pelaku usaha.

Maulana mengakhiri wawancaranya dengan menegaskan bahwa kejelasan konsep dan tujuan pembangunan IKN adalah kunci untuk keberhasilan proyek ini. "Pemerintah perlu memberikan penjelasan yang konkret dan terperinci mengenai arah dan tujuan pembangunan IKN. Ini penting agar semua pihak dapat memahami dan mendukung proyek ini dengan baik," tutupnya.

Kebingungan yang dirasakan oleh Maulana Yusran dan para pengusaha lainnya mencerminkan tantangan besar dalam mewujudkan proyek ambisius seperti Ibu Kota Nusantara. Kejelasan dari pemerintah bukan hanya penting untuk memastikan arah pembangunan yang tepat, tetapi juga untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari proyek ini. Dengan masterplan yang jelas dan tujuan yang terdefinisi dengan baik, IKN bisa menjadi contoh sukses pembangunan kota baru di Indonesia, yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan tetapi juga sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi dan sosial.