Sri Mulyani Gelontorkan Rp4,8 Triliun untuk Pembangunan IKN

  

Foto : Kompas

Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, melaporkan bahwa realisasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai Rp4,8 triliun hingga 30 April 2024. Jumlah tersebut baru mencapai 12,1 persen dari total pagu yang ditetapkan sebesar Rp39,8 triliun.

Dalam konferensi pers APBN KiTA yang berlangsung di Jakarta Pusat pada Senin, 27 Mei, Sri Mulyani, yang akrab disapa Ani, menjelaskan bahwa anggaran yang disiapkan untuk IKN pada tahun ini terutama digunakan untuk infrastruktur. "Anggaran untuk infrastruktur itu pagunya cukup besar, yaitu Rp36,5 triliun, dan hingga April baru terealisasi Rp2,8 triliun," ujar Ani.

Secara keseluruhan, alokasi anggaran untuk pembangunan IKN dari tahun 2022 hingga 2024 tercatat mencapai Rp72,3 triliun. Rinciannya adalah alokasi sebesar Rp5,5 triliun pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi Rp27 triliun pada tahun 2023, dan Rp39,8 triliun di tahun 2024.

Fokus utama pada tahun ini adalah pembangunan klaster infrastruktur di IKN. Hingga April 2024, realisasi anggaran untuk klaster ini mencapai Rp2,8 triliun dari pagu Rp36,5 triliun. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan berbagai gedung di kawasan Istana Negara, gedung kementerian koordinator, kementerian lainnya, dan gedung Otorita IKN (OIKN).

Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk pembangunan tower rusun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan personel pertahanan keamanan, rumah tapak untuk para menteri, serta rumah sakit IKN. Tidak ketinggalan, proyek pembangunan jalan tol IKN, jalan dan jembatan di kawasan IKN, serta bandara VVIP juga menjadi bagian dari anggaran ini.

Proyek lain yang dibiayai adalah penataan dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, pembangunan embung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), dan proyek pengendalian banjir di IKN.

Untuk kegiatan non-infrastruktur, Sri Mulyani menyebutkan bahwa anggaran sebesar Rp2 triliun dari total Rp3,2 triliun sudah terealisasi. Dana ini digunakan untuk berbagai keperluan mulai dari perencanaan, koordinasi, promosi, publikasi, sosialisasi, pemberian rekomendasi, dukungan dari pihak kepolisian, hingga operasional IKN.

"Belanja untuk IKN meningkat dari tahun ke tahun. Dari Rp5,5 triliun pada tahun 2022, naik menjadi Rp27 triliun pada tahun 2023, dan tahun ini mencapai Rp39,8 triliun yang tercantum dalam APBN kita," kata Sri Mulyani.

Pembangunan IKN sendiri merupakan proyek ambisius yang bertujuan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Proyek ini diharapkan dapat mengurangi beban Jakarta yang sudah terlalu padat dan memacu pembangunan ekonomi di wilayah timur Indonesia.

IKN dirancang sebagai kota yang modern dan berkelanjutan, dengan infrastruktur yang mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi yang efisien. Pembangunan ini mencakup berbagai aspek mulai dari gedung pemerintahan, infrastruktur transportasi, hingga fasilitas umum seperti rumah sakit dan perumahan.

Gedung-gedung pemerintahan yang dibangun di IKN mencakup kantor-kantor kementerian koordinator dan kementerian lainnya, yang diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan efisiensi kerja pemerintahan. Gedung Otorita IKN (OIKN) juga dibangun untuk mengawasi dan mengelola pembangunan serta operasional IKN.

Pembangunan infrastruktur transportasi seperti jalan tol dan bandara VVIP diharapkan dapat memudahkan akses dan mobilitas, baik bagi warga negara maupun bagi para pejabat dan tamu negara. Jalan tol yang dibangun akan menghubungkan berbagai bagian dari IKN, sementara bandara VVIP dirancang untuk melayani penerbangan penting dan kedatangan tamu negara.

Penataan kawasan Bendungan Sepaku Semoi dan pembangunan embung di KIPP juga menjadi bagian penting dari proyek ini. Bendungan dan embung ini berfungsi untuk mengatur suplai air dan mengendalikan banjir, yang sangat penting untuk keberlanjutan lingkungan dan kehidupan di IKN.

Selain itu, anggaran juga digunakan untuk membangun tower rusun bagi ASN dan personel pertahanan keamanan. Ini merupakan upaya untuk menyediakan hunian yang layak dan mendukung para pegawai negeri dan personel keamanan yang akan bertugas di IKN. Rumah tapak untuk para menteri juga dibangun sebagai bagian dari fasilitas perumahan yang disediakan oleh pemerintah.

Secara keseluruhan, pembangunan IKN merupakan langkah besar dalam upaya memajukan Indonesia. Dengan anggaran yang terus meningkat setiap tahun, pemerintah berharap proyek ini dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat yang signifikan bagi negara. Pembangunan IKN diharapkan tidak hanya mengurangi beban Jakarta tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur dan sekitarnya.

 

Dalam beberapa tahun mendatang, fokus pemerintah akan tetap pada penyelesaian berbagai proyek infrastruktur dan fasilitas umum di IKN. Dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, serta kerjasama dengan sektor swasta, akan sangat penting untuk keberhasilan proyek ini.

Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang efisien, IKN diharapkan dapat menjadi contoh pembangunan kota yang modern dan berkelanjutan di Indonesia. Proyek ini tidak hanya mencerminkan ambisi besar pemerintah tetapi juga komitmen untuk mewujudkan visi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.